Dipimpin Gubernur Koster Indeks Demokrasi Bali Melorot Drastis, Sugawa Korry: Sekarang Mayoritas Tunggal Tak Sehat Bagi Demokrasi

Foto: Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry S.E.,M.M.,Ak.,CA., bersama para narasumber webinar dengan tema “Meningkatkan Indeks Demokrasi di Bali” di Sekretariat Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali pada Minggu (28/11/2021).

Baliberkarya.com-Denpasar. DPD Partai Golkar Provinsi Bali menggelar webinar dengan tema “Meningkatkan Indeks Demokrasi di Bali” di Sekretariat Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali, pada Minggu (28/11/2021). Webinar menghadirkan sejumlah narasumber yakni Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry S.E.,M.M.,Ak.,CA. Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi. 

Dalam webinar ini juga menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Hanif Yahya, S.Si.,M.Si, Dosen Undiknas Dr. Drs. I Nyoman Subanda, M.S.i, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP.,M.P, dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali Ir. I Ketut Sunadra, M.Si.

Webinar via Zoom ini diikuti belasan ribu peserta dan hadir juga secara virtual Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau yang lebih akrab disapa Cok Ace yang dipandu moderator Drs. Dewa Made Suamba Negara M.Si yang diikuti juga sejumlah pengurus Partai Golkar Bali. 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan statistik yang mengukur tingkat kemajuan demokrasi Indonesia, yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. IDI bukan hanya membahas demokrasi politik, akan tetapi IDI membahas demokrasi secara luas dalam suatu daerah.

Di Bali sendiri, di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster, indeks demokrasi di Bali melorot drastis dan terus mengalami penurunan peringkat. Dimana pada tahun 2018, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali berada di peringkat kedua di Indonesia, namun turun drastis ke peringkat empat di tahun 2019. 

Parahnya, di tahun 2020 indeks demokrasi di Bali melorot drastis bahkan terjun bebas yakni peringkat delapan. Menurunnya indeks demokrasi di Bali tentu saja mendapat perhatian serius Partai Golkar Bali dan melalui webinar ini semua pihak berharap terciptanya demokrasi yang sehat dan tidak ada lagi mayoritas tunggal di Bali. 

"Penurunan indeks demokrasi di Bali harus kita cegah agar penurunan indeks demokrasi tidak terus menurun. Sekarang peringkat IDI Bali rangking 8 nasional, jauh turun dari sebelumnya di peringkat 4 di tahun 2019, sebelumnya peringkat 2 di tahun 2018. Untuk itu, Golkar terpanggil merumuskan pokok-pokok pikiran tingkatkan lagi indeks demokrasi di Bali,” kata Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry S.E.,M.M.,Ak.,CA. dalam paparannya saat webinar. 

Politisi senior Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini menjelaskan demokrasi dapat dibedakan menjadi dua yakni demokrasi prosedural seperti penyelenggaran pemilu dan jalannya pemerintahan dan demokrasi subtansial yang intinya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Proses berdemokrasi ini kami juga ingin sadarkan masyarakat di Bali agar tumbuh keseimbangan sosial politik, sebab sekarang ini tumbuh mayoritas tunggal baru yang tidak sehat bagi demokrasi dan jalannya pemerintahannya," jelas Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali ini. 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Hanif Yahya, S.Si.,M.Si., mengungkapkan capaian IDI Bali turun dari 81,38 di tahun 2019 menjadi 77,59 di tahun 2020 yang juga diikuti dengan penurunan kategori menjadi SEDANG. Bahkan, IDI Bali tahun 2019 kembali mengalami penurunan. 

Dari laporan BPS Bali, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali 2019 tercatat sebesar 81,38 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan 0,99 poin dibandingkan dengan angka IDI Bali 2018 yang tercatat sebesar 82,38. Capaian kinerja demokrasi Bali tahun 2019 masih berada pada kategori “baik”.

"Tingkat Demokrasi lndonesia Wilayah Bali sejak tahun 2018 berada pada kategori BAIK, namun pada tahun 2020 turun menjadi kategori SEDANG," sebut Hanif dalam webinar ini.

Penurunan terjadi pada Aspek Lembaga Demokrasi yang dipengaruhi adanya penurunan pada Variabel Peran DPRD sebesar -16,30 poin, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah sebesar -39,47 poin, dan peradilan yang independen yang juga mengalami penurunan sebesar -50,00 poin.

Beberapa indikator pendongkrak IDI akan dapat menaikan nilai IDI jika masing-masing unsur mampu bergerak sesuai ketentuan, sehingga nilai IDI dapat tertahan dan tidak terdegradasi ke posisi yang lebih rendah. Indikator tersebut yakni alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, jumlah rekomendasi DPRD kepada Eksekutif, persentase perempuan pengurus partai, Perda yang merupakan inisiatif DPRD, kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

"IDI Bali tahun 2020 masih menyisakan empat variable IDI yang berkategori buruk, ini merupakan PR bagi Pokja IDI Provinsi Bali. Penguatan Pokja IDI Provinsi Bali akan mampu mengawal capaian IDI di Provinsi Bali,” kata Hanif.

Sementara, Akademisi Undiknas Dr. Drs. I Nyoman Subanda, M.S.i., menyampaikan kiat dan strategi meningkatkan Indeks Demokrasi di Bali. Pertama dengan membangun good governance. Kedua, membangun trust atau kepercayaan masyarakat. Ketiga, menguatkan toleransi dan ikatan multikulturalisme. Keempat, melalui penguatan peran infrastruktur dan suprastruktur politik. Kelima, meningkatkan kualitas politisi dan pejabat publik melalui partai politik. Keenam, optimalisasi fungsi partai politik (political education, recruitment politic, dan political articulation).

“Bahaya kalau law trust society (masyarakat yang saling tidak percaya). Jadi kepercayaan ini harus dibangun,” kata Kaprodi Magister Administrasi Publik (MAP) Pascasarjana Undiknas ini.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengakui ada sejumlah permasalahan IDI Bali. Pertama, belum maksimalnya pemanfaatan IT. Kedua, optimalisasi DPRD sebagai penampung aspirasi. Ketiga, kriteria pengukuran penentuan aspek, variabel dan indikator kurang peka terhadap dinamika demokrasi. Keempat, belum optimalnya pendidikan politik disamping pola pendidikan masih konvensional juga dukungan penganggaran yang masih minim. Kelima, belum optimalnya kinerja Pokja IDI.

“Untuk meningkatkan IDI di Bali, Pokja IDI perlu dikuatkan dengan dukungan anggaran yang memadai. Pokja IDI segera menyusun rencana aksi peningkatan demokrasi,” ungkap Dewa Rai Dharmadi.

Sedangkan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP.,M.P., menerangkan KPU sudah memberikan kontribusi positif dalam hal indeks demokrasi dan mengawal jalannya pesta demokrasi di Bali dalam berbagai hajatan pemilu.

“Pilkada Serentak 2020 tidak ada masalah, tidak ada gugatan ke MK. Partisipasi pemilih saat Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi masih cukup bagus. Saya berharap kerja-kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu jangan diganggu, anggaran pemilu jangan dipreteli di tengah jalan," harapnya seraya tersenyum. 

Sementara, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali Ir. I Ketut Sunadra, M.Si.,mengingatkan tentang “ekstrem gender” atau 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif. Ia berharap ruang perempuan ikut dalam mengawal dan menjaga demokrasi diberikan lebih luas.

Menurutnya, sebagai pengawas pemilu, Bawaslu juga punya peran vital menjaga proses demokrasi yang bermartabat dan berintegritas bersama dengan penyelenggara pemilu yakni KPU serta peserta pemilu seperti partai politik.(BB). 


TAGS :

Komentar