• Home
• POLITIK

Hilangkan Dominasi Parpol, Sugawa Korry Tekankan Tiga Hal Penting Demi Harmonisasi Keseimbangan Kekuatan Sosial Politik di Bali

  03 Oktober 2021 POLITIK Denpasar

Foto: Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry (tengah pegang mic) memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Pencetakan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar di Wantilan Golkar Bali, Minggu pagi (03/10/2021).

Baliberkarya.com-Denpasar. Meski ditengah Pandemi Covid-19 Partai Golkar Provinsi Bali tak tinggal diam begitu saja, bahkan terus berkarya sesuai doktrin Partai Golkar yakni karya dan kekaryaan. Kali ini, Golkar Bali menggelar acara Sosialisasi Pencetakan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar, bertempat di Wantilan Golkar Bali, Minggu (03/10/2021).

Dalam sambutannya dalam acara tersebut, ada tiga hal penting yang disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry kepada para kader Golkar baik itu Ketua DPD Golkar Bali kabupaten/kota se-Bali maupun Fraksi Golkar DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota serta jajaran pengurus Partai Golkar se-Bali. 

Hal penting pertama, kata Sugawa Korry yaitu pembenahan sekaligus penguatan tata lembaga organisasi partai. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dan ketiga, yakni merancang program kerja Partai Golkar yang oleh pemerintah daerah kurang optimal dilakukan. 

Selain menyampaikan tiga hal penting dan mendasar yang harus dipahami seluruh kader Golkar, Sugawa Korry menuturkan bahwa lingkungan strategis Partai Golkar terutama di daerah Bali ini faktanya Partai Golkar adalah partai nomor dua dan PDIP adalah partai pemenang nomor satu. Perbandingan antara jumlah anggota DPRD PDIP sebagai pemenang dengan Partai Golkar dengan posisi nomor dua itu masih cukup jauh sehingga dengan demikian maka kader Golkar harus bekerja keras untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk menjaga harmonisasi kualitas demokrasi di Bali ini. 

"Kita jangan pernah cepat berpuas diri dengan apa yang kita raih sekarang. Puaslah ketika kita anggota Fraksi Golkar sudah mengerjakan sesuatu dan berbuat nyata untuk rakyat," ucap Sugawa Korry dihadapan Ketua DPD Golkar se-Bali dan pengurus Golkar se-Bali yang hadir dalam acara tersebut. 

Sugawa Korry menyebut di Bali mengenal konsep harmonisasi, keseimbangan sekala niskala maupun jasmani rohani. Baginya, dalam dunia politik pun seharusnya kalau ingin membangun Bali secara baik dan sehat maka kekuatan politik yang ada di Bali harus bisa berjalan secara seimbang. 

Lebih lanjut Sugawa Korry menegaskan penataan aspek kelembagaan/organisasi Partai Golkar yang terukur pada keanggotaan Golkar yang riil di masyarakat. Sugawa Korry memandang penting dimana salah satu alat ukurnya adalah sudah ber-KTA Partai Golkar.

"Untuk itulah dalam rangka memperkuat konsolidasi organisasi ini investasinya cukup besar mulai dari penyiapan tenaga IT dan peralatan pendukungnya. Jadi berapapun KTA-nya bisa kita cetak dengan cepat," tegas Sugawa Korry tanpa mau menyebut target KTA yang akan dicetak mengingat hal itu baginya merupakan rahasia kekuatan Partai Golkar. 

Sugawa Korry yang Wakil Ketua DPRD Bali ini menekankan kepada seluruh kader Golkar agar tidak cepat berpuas diri dengan kondisi saat ini. Terkait peningkatan SDM, seluruh kader Golkar dituntut untuk terus bergerak mempersiapkan diri mengasah kualitas lewat pendidikan formal. Namun demikian, intelektualitas diri dari aspek pendidikan juga harus dibarengi kemampuan berinteraksi sosial dengan masyarakat. 

"Percuma kita berpendidikan tinggi tapi terasing di masyarakat. Karena itu tingkatkan kualitas diri dan tingkatkan pemahaman bagaimana berinteraksi dengan masyarakat sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas," harap Sugawa Korry. 

Politisi senior asal Desa Banyuatis, Buleleng ini juga berharap kader Golkar juga harus mampu melahirkan program-program pro rakyat. Tata organisasi yang baik serta kualitas SDM yang bagus, juga harus diikuti dengan program yang menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. 

Menurut Sugawa Korry, program pro rakyat yang dimaksud adalah program yang melengkapi program pemerintah dimana pemerintah belum maksimal melakukannya. Contohnya, belum optimalnya program Pemprov Bali yang menyentuh sektor pertanian, belum maksimalnya pembinaan desa adat maupun LPD, dan lainnya.

"Untuk itulah hari ini kita membahas secara detail bagaimana kita mendata kader kita di masyarakat melalui KTA dan kemudian program kerja sudah kita bahas dalam rakerda dan sudah tentu kita mengimplementasikan pembinaan-pembinaan kepada kader agar kualitasnya meningkat kemudian interaksinya ke masyarakat semakin baik," pungkas Doktor lulusan Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur.(BB).