Gantikan Sri Wigunawati, Sari Galung Terpilih Pimpin DPD KPPI Provinsi Bali Periode 2021-2026

Foto: Anggota DPRD Provinsi Bali Ni Wayan Sari Galung kini terpilih menjadi Ketua DPD KPPI Bali periode 2021-2026 dalam Musda DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Bali, Rabu (29/09/2021).

Baliberkarya.com-Denpasar. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali kini dipimpin Ni Wayan Sari Galung dengan menggantikan posisi sebelumnya Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati. Perempuan politik Anggota DPRD Provinsi Bali ini terpilih menjadi Ketua DPD KPPI Bali periode 2021-2026 dalam Musda DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Bali, Rabu (29/09/2021).

"Saya akan meneruskan program-program kerja Ketua KPPI sebelumnya, sekaligus mengevaluasi untuk penyempurnaan," ucap Sari Galung usai Musda.

Lebih jauh Sari Galung menjelaskan jika KPPI Bali adalah organisasi perempuan politik yang bertujuan menggerakkan peran serta perempuan di bidang politik dan meningkatkan kiprahnya didalam pembangunan.

"Kita akan terus dorong mengoptimalkan keterwakilan perempuan di legislatif. Bahkan bisa mewakili suara perempuan di parlemen pusat baik DPR dan DPD RI," jelas Perempuan politik asal Sesetan Denpasar itu.

Kader perempuan dibawah naungan partai berlambang banteng moncong putih dalam lingkaran ini menegaskan peran perempuan politik juga sangat ditunggu untuk ikut membantu pemerintah didalam percepatan penanganan Covid-19.

"Salah satu program kerja KPPI kedepan adalah membantu masyarakat terdampak Covid-19. Bisa juga nanti dengan menggelar pelatihan-pelatihan UMKM dan kegiatan lainnya," tegas Sari Galung.

Sementara, Ketua DPD KPPI Bali sebelumnya atau periode 2016-2021, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati dalam laporan pertanggungjawabannya menjelaskan untuk konsolidasi organiasi, Ia melihat keterlibatan perempuan politik berorganisasi masih cukup rendah.

Mirisnya, untuk mencari figur Ketua DPC KPPI tidak mudah. Dari 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali baru terbentuk 6 kabupaten DPC KPPI dan ditengah perjalanan Ketua DPC KPPI Kabupaten Karangasem mengundurkan diri karena tidak lagi menjadi pengurus partai politik. Pembentukan tiga DPC KPPI Kabupaten yakni Buleleng, Gianyar, dan Kabupaten Bangli akan segera dilaksanakan usai Musda ini.

"Karena faktor internal dan eksternal. Internal karena tidak ada keinginan perempuan berpolitik praktis, kaum perempuan menganggap politik masih ranah laki-laki, politik itu kotor dan keras, biaya politik tinggi, kerja politik berat. Lalu faktor eksternal, affirmatif action belum terlaksana dengan baik, payung hukum keterwakilan masih dalam tataran teori, budaya patriarkhi," terang Ketua Bakumham DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

Untuk diketahui dari sisi program kerja, lanjut Sri Wigunawati, DPD KPPI Bali periode 2016-2021 telah melaksanakan berbagai kegiatan. Diantaranya mendirikan bantuan dapur umum untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19, pembagian bibit cabe kerjasama Dinas Pertanian di kabupaten/kota se-Bali.

Tak hanya itu, DPD KPPI Bali juga telah memberikan bantuan MP/ASI berupa biskuit kepada Posyandu, bantuan sosial bencana alam di Desa Kintamani Kabupaten Bangli, bantuan sosial kepada Lansia di Panti Werdha Provinsi Bali, FGD Perempuan Politik bersama KPU dan LSM, serta kegiatan lain yang rutin dan telah menjadi kalender tetap KPPI Bali setiap tahunnya.

Adapun tugas KPPI lainnya adalah melaksanakan pendidikan politik kepada perempuan partai untuk meningkatkan kualitas perempuan politik dan mengawal keterwakilan perempuan 30 persen di legislatif.

"Ini tugas yang harus secara konsisten dijalankan oleh KPPI dan KPPI harus tetap membangun sinergisitas dengan semua pihak agar bisa membantu kerja KPPI," tutup srikandi Partai Golkar ini.(BB). 


TAGS :

Komentar