Proyek Jalan Rp 6,8 Miliar Dikeluhkan Warga Tak Berkualitas, Ketua DPRD Buleleng Berdalih Telah Berkordinasi dengan Kadis PUPR Buleleng

  15 Agustus 2021 OPINI Buleleng

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Buleleng. Proyek pengerjaan jalan Desa Tigawasa menghubungkan Umesendi-Bingin Banjah yang menelan biaya senilai Rp 6,8 miliar menjadi sorotan perbincangan dan dikeluhkan warga karena kualitasnya dinilai jelek dan jauh dari standar. 

Terkait hal ini, sejumlah warga menuding wakil rakyat bungkam padahal sebelumnya sudah berkeluh kesah melayangkan surat ke DPRD Buleleng. Pada media sosial facebook nitzen bertanya, kemana itu konsultan pengawas baik dari pemerintah atau dari dewan. Kenapa kontraktor tidak berkompeten bisa lolos, apa mungkin selingkuh ? Proyek sudah berjalan baru ketahuan muncul boroknya. 

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, S.H membantah dan mengungkapkan sudah menerima surat laporan dari masyarakat Desa Tigawasa tentang proyek jalan yang tidak berkualitas. Pihaknya juga mengaku sudah melakukan upaya koordinasi dengan Kadis PUPR Kabupaten Buleleng.

“Sudah koordinasi dengan Kadis PUPR terkait surat warga Tigawasa. hari Jumat (13/8) ada undangan rapat di Dinas PUPR Buleleng, cuma karena mendadak ada undangan rapat Forkopimda menindaklanjuti instruksi Menko Marves terkait pelaksanaan isolasi terpusat Covid-19. Jadi waktu yang bersamaan, saya koordinasi ke Dinas PUPR lewat telpon saja untuk menyelesaikan persoalan Tigawasa. Begitu, bukan bungkam,” jelas Supriatna dikonfirmasi wartawan, Minggu (15/08/2021). 

Supriatna mengakui bahwa dalam kurun waktu 1,5 bulan ketika mulai pemberlakuan PPKM terkait kinerja dewan dikatakan banyak hambatan alias terganggu. "Aku sudah baca kok suratnya. Makanya aku koordinasi dari 2 minggu sama Kadis PUPR cuma karena dia juga kena Covid, baru hari Jumat ada undangan rapat di PUPR. Cuma aku mau ke PUPR ada info dari staf pemberitahuan untuk rapat forkopimda di Kantor Bupati,” jelas Suprianta. 

Disisi lain Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa memberikan keterangan berbeda. Wakil rakyat yang akrab disapa Mangku ini mengaku belum

terima surat atau disposisi terkait proyek jalan yang dikeluhkan warga karena kualitasnya yang buruk. 

"Maaf , kami di Komisi II belum terima surat atau disposisi terkait jalan tersebut,” tegas Mangku Budiasa kepada wartawan.(BB).