Buat Fitnah dan Catut Nama Presiden, Demokrat: Gerombolan Moeldoko Harus Minta Maaf ke Rakyat dan Presiden

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baliberkarya.com-Jakarta. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan gerombolan Moeldoko harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal. 

Pertama, kata Herzaky, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini dan tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. 

"Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," tegas Herzaky dalam keterangannya, Sabtu 3 April 2021.

Kedua, lanjut Herzaky, mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia. Apalagi sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara. 

"Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka," sentil Herzaky.

Menurur Herzaky, kalau kepada Presiden, sudah jelas dimana KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden. Tapi malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya. Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius?.

"Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar," ungkapnya.

Lalu, lanjutnya, gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden karena bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat.

"Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden," terangnya.

Demokrat, sambung Herzaky, mempersilahkan cek jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun dirinha selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini.

"Jadi, gerombolan Moeldoko lah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden,"pungkasnya.(BB). 


TAGS :

Komentar