Moeldoko Tak Bisa Tunjukan Legalitas KLB, AHY Tegaskan Pintu Maaf Masih Terbuka Meski Kader Demokrat Marah dan Kecewa

Baliberkarya.com-Jakarta. Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan perlu merespons manuver Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyebut partainya telah mengalami pergeseran arus demokrasi dan ideologi partai.

"Ada upaya kubu KSP Moeldoko mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat hambalang setelah kubu Moeldoko tak bisa menunjukan legalitas KLB," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP, Menteng, Jakarta, Senin (29/3/2021).

Bagi AHY, apa yang disampaikan KSP Moeldoko telah mendeskreditkan Partai Demokrat, apalagi mengaitkan dengan pertentangan ideologi menuju 2024. Pihaknya berkesimpulan upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk bangun citra buruk dengan berbagi cara bertujuan agar KSP Moeldoko dapat pembenaran tampil seolah-olah sebagai "penyelamat".

"Kami semua bertanya pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksud. KSP Moelodko harus jawab agar tak sulut kemarahan kader. Ini lagu lama yang mudah ditebak dan makin menunjukan KSP Moeldoko dan gerombolan tak punya alasan fudamental dan keluar dari akal sehat," tegas putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Lebih lanjut AHY mengatakan, apa yang disampaikan KSP Moeldoko dengan mendeskreditkan Demokrat tak memiliki kebenaran dan akurasi yang tepat. Terlebih, dihubungkan dengan alasan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan PD (GPK-PD), termasuk konferensi pers di Hambalang yang sebaliknya, GPK justru gerakan yang melakukan perlawanan hukum.

Terkait isu kasus hukum yang mengaitkan kasus hukum pada kader Partai Demokrat waktu itu telah dilakukan proses hukum, bahkan AHY menyebut mantan kader sudah kena sanksi hukum. Dan pada proses itu meski kepala pemerintahan dari Partai Demokrat dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan proses penegakan hukum dihormati dan tidak ada intervensi dengan demikian masalah hukum selesai itu tidak relevan diangkat lagi apalagi secara politik.

"Justru pada 7 tahun terakhir ini PD melakukan konsolidasi dan membenahi internal partai dan mencegah penyimpangan hukum tindakan konsolidasi kami jalankan secara serius menunjukan hasil nyata," jelas AHY.

Dalam hal ini, lanjut AHY bahwa KSP Moeldoko yang terperangkap kebohongan sendiri sejak awal, bersama pengikutnya kembali memproduksi fitnah, hoaks dan adu domba. Jika Moeldoko menyangkal kebohongan tersebut, maka harus mengakui bahwa dirinya tertipu oleh makelar politik.

"Di sisi lain jika KSP Moeldoko menyangkal kebohongan-kebohongan itu, maka dia harus mengakui bahwa ia telah tertipu oleh para makelar politik. Pertanyaannya berani kah KSP Moeldoko mengakui hal ini atau tertipu para makelar politik," terang AHY.

Meski begitu, AHY kembali menegaskan pintu maaf masih terbuka untuk Moeldoko. Tetapi kader dan simpatisan Demokrat telah sangat marah dan kecewa atas perilaku mantan Panglima TNI itu.

AHY menilai KSP Moeldoko dan kubunya nampaknya sama sekali tidak menunjukkan penyesalannya, namun justru sibuk melontarkan kebohongan demi kebohongan baru demi mengalihkan publik dari persoalan sesungguhnya yaitu pembegalan dan perampokan kedaulatan Partai Demokrat dan perusakan demokrasi di negeri ini. 

"Selama ini motif sikap ini mereka pertahankan, maka selama itu pula kami akan bersatu padu melawannya," pungkas AHY.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan, kalau dirinya didaulat oleh Partai Demokrat sebagai ketua umum.

"Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," kata Moeldoko melalui akun instagramnya.

Menerima pinangan sejumlah mantan kader Partai Demokrat itu, Moeldoko mengaku khilaf karena tidak memberitahu kepada istri dan keluarga.

"Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden untuk persolan ini," kata Moeldoko.(BB).


TAGS :

Komentar