Desa Adat Dipakai Kepentingan Politik, Golkar Bali Harap Desa Adat "Diselamatkan" Agar Tak Diexploitasi Kembali

Baliberkarya.com-Denpasar. DPD Partai Golkar Bali secara konsisten dan berkelanjutan kembali menggelar webinar catatan dan refleksi akhir tahun 2020 pada Kamis siang hingga sore (31/12/2020). Webinar yang dipandu Wakil Ketua Partai Golkar Bali Dr. Komang "Kos" Suarsana dan bertempat di Kantor DPD Golkar Bali yang bertajuk "Kajian Kritis dan Konstruktif Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2020" ini menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. 

"Kami secara konsisten dan berkelanjutan setiap akhir tahun seminar atau webinar catatan refleksi akhir tahun pembangunan Bali. Dalam webinar ini kita kaji adalah aspek bidang pembangunan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya," ucap Ketua DPD Golkar Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Korry. 

Sugawa Korry yang juga Wakil DPRD Bali ini menyebut sebelum melakukan kajian pihaknya telah menugaskan para ahli di bidangnya untuk mencermati semua aspek yang terjadi sepanjang tahun 2020. Menurutnya, arah dari catatan akhir tahun ini adalah supaya pelaksanaan pembangunan tiap tahunnya harus lebih baik lagi dan ada perubahan dan peningkatan. 

Politisi asal Banyuatis Buleleng ini menjelaskan untuk bisa jadi lebih baik mesti ada koreksi apa yang menjadi kekurangan di tahun sebelumnya serta saran yang solutif. Ia beranggapan dukungan pembangunan partai Golkar terhadap pemerintah bukan semata-mata dengan kalimat "iya" saja, namun harus ada koreksi dan solusi yang konstruktif. 

"Dalam refleksi catatan akhir tahun ini kita memberikan penilain hal yang baik untuk dilanjutkan dan memberikan koreksi yang memang perlu diberikan perbaikan. Kata tidak hanya koreksi, bagi Partai Golkar yang sudah tentu dengan solusinya," jelasnya. 

Adapun indikator-indikator sebagai tolok ukur pembangunan melalui catatan yang disampaikan Partai Golkar hendaknya bisa dijadikan acuan bagi pemerintah daerah, agar pembangunan bisa berjalan seimbang. Hasil webinar berupa masukan yang konstruktif ini akan diberikan secara komprehensif rangkuman catatan pembangunan Provinsi Bali sepanjang 2020 sesuai dengan karakter budaya Partai Golkar. 

"Dibidang ekonomi mulai tingkat pengangguran dan kemiskinan itu menjadi indikator. Dibidang politik pelaksanaan pilkada dalam Pandemi termasuk dengan KPU dan Bawaslu," sebutnya.

Terkait Perda 4/2019 tentang Desa Adat di Bali, Sugawa Korry menemukan tahap awal telah terjadi eksploitasi dalam konteks kepentingan politik. Padahal desa adat merupakan ujung tombak adat dan agama maka desa adat sudah selayaknya diselamatkan, jangan sampai terjadi eksploitasi. 

"Melihat kondisi yang ada, lantas kami mengusulkan ada poin-poin yang mengatur dalam perda tersebut agar jangan sampai  terjadi hal itu dikemudian hari," tegasnya. 

Melihat realita tersebut, Sugawa Korry mengakui ada usulan, jika hanya itu Perda 14/2019 tidak perlu direvisi namun hanya turunannya saja. Namun demikian, dalam webinar itu Dr Dewa Palguna yang justru menemukan lain, ada konsiderat pasal-pasal yang secara prinsipil harusnya diubah. 

Selain itu, lanjut Sugawa Korry juga mendapat masukan-masukan yang konprehensif yang akan tindaklanjuti, serta hasil dari webinar ini akan kita jadikan buku kecil yang akan diberikan ke Gubernur, DPRD, Bupati maupun wakil bupati serta instansi terkait.

"Oleh karena itu kami pada kesimpulan Partai Golkar akan membentuk tim kecil untuk mengkaji dan mengundang untuk berdiskusi untuk menyimpulkan revisi atau perubahan, jadi bukan cabut ya. Karena hal ini menarik sehingga perlu kajian segera," tutupnya.(BB).


TAGS :

Komentar