• Home
• EKONOMI

Percepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, Berikut Ini Sejumlah Rencana Kerja Pemerintah Ditahun 2021

  28 Desember 2020 EKONOMI Gianyar

Baliberkarya.com-Gianyar. Dipenghujung Tahun 2020, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memimpin konferensi pers baik secara online/offline dari Ubud, Gianyar, Bali, Senin sore (28/12/2020). Acara diskusi yang bertajuk "Belajar dari 2020, Bangkit Menuju 2021” bersama rekan-rekan media massa ini membahas strategi, indikator, serta target pembangunan secara lebih mendalam dan komprehensif terkait percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di tahun mendatang. 

Dalam kesempatan ini, Menteri Suharso menyampaikan 6 Strategi Besar Transformasi Perekonomian Indonesia di tahun 2021 mendatang. Pertama, SDM Berdaya Saing; yang di dalamnya termasuk sistem kesehatan, pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), riset dan inovasi. 

Kedua, produktivitas sektor ekonomi, industrialisasi, produktivitas UMKM dan modernisasi pertanian. Ketiga, Ekonomi hijau; ekonomi rendah karbon, blue economy, transisi energi. Keempat, Transmisi Digital; infrastruktur digital, pemanfaatan digital, penguatan enabler. 

Kelima, integrasi ekonomi domestik (economic powerhead); infrastruktur konektivitas, supergub, hub laut, hub udara dan domestic value chain. Keenam, pemindahan IKN; sumber pertumbuhan baru, menyeimbangkan ekonomi antar wilayah. 

“Tahun depan, Indonesia mengusung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” sebagai mitigasi pandemi Covid-19 yang hingga akhir minggu ketiga Desember 2020 mencapai 671.778 kasus di Indonesia,” ucapnya.

Menurut Menteri Suharso, setidaknya ada tiga pelajaran penting dari tahun 2020. Pertama, pentingnya strategi yang adaptif untuk menjaga resiliensi perekonomian akibat adanya tekanan tiba-tiba yang berpengaruh pada investasi dan kesempatan kerja yang melemah. Kedua, penyesuaian struktural yang cepat, tepat, dan terpadu, baik di level pusat dan di level daerah untuk adaptasi mitigasi Covid-19. 

Ketiga, koreksi atas kebijakan pemerintah di berbagai aspek, dan perlunya arah baru sebagai fondasi ke depan dengan perubahan, penataan, dan penyesuaian strategi baru, menggantikan strategi lama demi mempercepat pembangunan.

“Pandemi Covid-19 telah mendorong terjadinya evolusi yang dipercepat pada pilar transformasi digital. Pertemuan virtual dengan beragam platform muncul di berbagai negara, termasuk di Indonesia.  Kita hidup di sebuah new reality, yang ditandai sebagai less contact economy, atau less contact society. Hal ini sebagai kenyataan baru yang kita hadapi dan akan terapkan ke depan,” terang Menteri Suharso. 

Selain itu, terdapat lima peluang dan tantangan perekonomian 2021. Pertama, penanganan Covid-19 secara tepat, cepat, terukur, dan holistik, mengingat vaksin akan menjadi game changer menekan laju penyebaran Covid-19, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.

Kedua, tekanan terhadap daya beli masyarakat, walau lebih moderat, mengingat pemulihan sektor bisnis berlangsung secara bertahap, mengikuti tahapan pengendalian penyebaran virus. Ketiga, 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang akan dilaksanakan dengan semangat baru, paradigma baru, cara baru, bekerja extraordinary, tidak konvensional dan tidak birokratis. 

Keempat, reformasi sosial yang berkeadilan dengan UMKM dan ekonomi perdesaan sebagai penyangga pemulihan ekonomi nasional akan menjadi prioritas. Kelima, 2021 adalah momentum mendorong pembangunan lingkungan hidup, mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan, pembangunan rendah karbon, mitigasi perubahan iklim sebagai cerminan dari “green economy” dan bahkan, “blue sky”.

“Untuk itu, pentingnya, kita memetakan sektor mana yang paling parah, moderat dan ringan akibat pandemi COVID-19. Ada sektor ekonomi yang bertahan, bahkan justru meningkat di tengah pandemi. Peluang untuk memanfaatkan sektor yang meningkat seperti e-commerce, logistic, food delivery, teknologi, obat-obatan, streaming service, ekonomi kreatif, dan bahkan tanaman hias dan anggrek yang menjadi tren baru di era work from home, stay at home,” jelas Menteri Suharso. 

Tak hanya itu, lanjutnya, Covid-19 juga memberikan pelajaran kebijakan agar kita menata lagi sistem kesehatan nasional, sistem ketahanan bencana, sistem ketahanan pangan, maupun sistem perlindungan sosial. Tahun 2021 diperkirakan menjadi tahun awal pemulihan ekonomi. Ini momentum untuk mendorong reformasi sosial, baik aspek perubahan struktural maupun perubahan kultural, mindset, dan paradigma. 

Tahun 2021 akan menjadi momentum untuk memperkuat pendekatan collaborative work, collaborative governance, dan policy networks untuk menghadirkan pelayanan publik. Di sektor kesehatan, status kesehatan masyarakat di Indonesia membaik, dilihat dari penurunan angka kematian ibu, bayi, dan stunting. Di 2021, penguatan sistem kesehatan akan dikuatkan dengan testing dan tracing sekaligus terus mendorong implementasi protokol kesehatan dan pemberian vaksin. 

“Bappenas menyiapkan reformasi kesehatan sebagai respons dan pembelajaran terhadap Covid-19. Ada delapan area reformasi kesehatan, yakni pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan puskesmas, peningkatan rumah sakit dan layanan kesehatan di DTPK, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan, serta teknologi informasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat,” imbuh Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali. 

Upaya pemulihan ekonomi di 2021 akan terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yakni industri, pariwisata, dan investasi, melalui perbaikan pada berbagai aspek. 

“Tahun 2021, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh 4,5-5,5 persen atau titik tengahnya 5 persen dengan pemulihan berbentuk V-shape. Pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan investasi sebanyak 5.800-5900 triliun rupiah dengan sektor swasta berkontribusi paling besar. Dengan demikian, sektor swasta memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi 2021,” tambah Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti. 

Peranan investasi domestik akan terus meningkat, sektor pariwisata akan pulih secara bertahap, sementara sektor industri akan pulih dan tumbuh hingga lima persen sehingga tenaga kerja yang terserap adalah 18,4 juta orang. Pemulihan ekonomi juga akan ditopang pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan stok infrastruktur yang kini baru mencapai 43 persen terhadap PDB. 

Salah satu isu yang akan diurai adalah persoalan pengangkutan yang menyebabkan biaya logistik Indonesia lebih tinggi sehingga menimbulkan efek domino terhadap kualitas kesehatan dan berdampak pada transformasi ekonomi secara nasional. Pembangunan integrated port dan integrated airport network yang akan menjadi penghubung bagi pembangunan juga menjadi salah satu prioritas. 

“Ke depan, fokus kami ke pembangunan infrastruktur yang mendukung reformasi struktural dan transformasi ekonomi, termasuk transformasi digital yang penting dalam upaya mendorong ekonomi, terutama dengan mendukung kegiatan perdagangan, pendidikan, hingga kesehatan,” ungkap Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas J. Rizal Primana.

Sektor pertanian tumbuh positif karena adanya panen raya kedua, dengan nilai tukar petani tercatat meningkat menjadi 102. Di tahun 2021 ada kebijakan strategi mengembangkan sistem pangan nasional, di mana akan dijaga hulu sampai hilir. Adanya hilirisasi juga dilakukan untuk peningkatan nilai tambah pangan skala lokal. 

"Jadi, pangan kita, dari produksi sampai ada di meja makan, kita fokuskan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto. 

Ketahanan energi 2021 diprediksi masih on track, baik ketersediaan energi, bauran, dan akses. Ada tiga dimensi yang menjadi fokus ketahanan energi, yakni keamanan energi yaitu bagaimana negara menyediakan energi sekarang dan masa depan, lalu ekuitas untuk menyediakan energi, hingga keberlanjutan lingkungan terkait transisi menuju energi yang terjamin dan bebas emisi.

Di bidang pembangunan sosial, 2021 menjadi tahun reformasi sosial sebagai langkah mitigasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka naik menjadi 7 persen. Pengurangan pengangguran melalui pemulihan ekonomi akan terwujud dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, peningkatan investasi, pusat-pusat pertumbuhan, industri pengolahan, hingga mendorong pariwisata. Beberapa target indikator makro untuk 2021 di antaranya Tingkat Pengangguran Terbuka 5,9-6,5 persen, Tingkat Kemiskinan 9,2-9,7 persen, hingga rasio gini 0,377-0,379. 

“Jaminan Kehilangan Pekerjaan menjadi tambahan skema jaminan sosial yang berkaitan erat dengan kemampuan penyediaan pelatihan dan lapangan kerja. Pemerintah juga memastikan layanan jemput bola di layanan Dukcapil untuk melakukan pendaftaran penduduk sekaligus untuk memperkuat sistem jaminan sosial terintegrasi, mematikan kelas rawat inap, jaminan pekerjaan, serta monitoring dan evaluasi yang terpadu,” pungkas Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati.(BB).