7 Saksi Korban Investasi Bodong Beberkan Fakta Sudutkan Kelima Founder PT DOK
HUKUM & KRIMINALKamis, 18 April 2024
Bangun Integritas dan Terapkan Prinsip GCG, PT Pegadaian Kerjasama dengan Kejati Bali
08 Desember 2020
EKONOMI
Denpasar
Baliberkarya.com-Denpasar. Untuk meningkatkan reputasi Pegadaian sebagai lembaga keuangan BUMN yang terpercaya dengan selalu menerapkan prinsip-prinsip Good, Clean Goverment (GCG) secara baik dan benar, terutama terkait hukum perdata dan tata usaha negara (TUN), PT Pegadaian (Persero) Wilayah VII Denpasar bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Bali. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Kajati Bali, Erbagtyo Rohan, bersama Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Wilayah VII Denpasar, Nuril Islamiah, Selasa (8/12/2020) di Grand Bali Beach, Denpasar. Penandatanganan nota kesepahaman ini tak lain, karena Pegadaian selalu berkomitmen untuk menyelenggarakan prinsip-prinsip GCG yaitu transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness, sesuai dengan hukum yang berlaku. “Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan salah satu upaya Pegadaian untuk membangun integritas yang merupakan salah satu corporate value badan usaha milik negara,” ucap Nuril Islamiah. Menurutnya, hal ini sejalan dengan transformasi bisnis dan budaya yang sedang dilakukan di Pegadaian. Nuril Islamiah juga menambahkan, kerjasama ini untuk meningkatkan sinergi dan sebagai pedoman kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari institusi korporasi dan lembaga pemerintah. “Adanya kerjasama dengan Kejaksaan ini mendorong Pegadaian dapat melayani nasabah dengan aman dan nyaman, karena akuntabilitas dan transparansi kerja di internal perusahaan,” jelasnya. Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, Erbagtyo Rohan, menyatakan pertimbangan hukum yang diberikan Kejaksaan sebagai bentuk pencegahan. Kewenangan hukum yang dimiliki Kejaksaan sambungnya, mencakup pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit) dengan harapan dapat memperkecil celah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan. Menurutnya, kehadiran Kejaksaan sebagai lembaga negara sangat tepat untuk memberikan kajian hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk Pegadaian. “Isi nota kesepahaman tersebut meliputi koordinasi dan optimalisasi pemulihan aset, pegawalan, pengamanan pemerintahan dan pembangunan. Selain pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang hukum perdata dan tata usaha negara (TUN), serta pertukaran data dan informasi terkait penegakan hukum, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan pelayanan jasa pergadaian,” terangnya. Baik Kejati Bali maupun Pegadaian berharap kerjasama tersebut akan berjalan baik, sehingga dapat menciptakan kerja yang maksimal dalam mencapai tujuan yang telah dibentuk dapat dilakukan secara optimal. Dengan kerjasama ini juga dapat membantu pengembangan kerja Pegadaian menjadi lebih terarah sesuai dengan hukum yang berlaku.(BB).
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
EKONOMI Lainnya :
Selasa, 08 Desember 2020
Jembrana Kota Wisata Otomotif, Anjungan Cerdas Rambut Siwi Bakal Miliki Sirkuit Road Race
Selasa, 08 Desember 2020
Triwulan I Tahun 2024, Total Penerimaan Pajak Daerah di Kota Denpasar Capai Rp. 262 Miliar
Selasa, 08 Desember 2020
Antrean Panjang Pemudik Jadi Peluang, Pedagang Dadakan di Gilimanuk Banjir Rezeki
Selasa, 08 Desember 2020
Energi Untuk Negeri Penerima Beasiswa Bank Indonesia Tahun 2024
Berita Terkini
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
