AHY Gulirkan Tiga "Solusi Jitu" Hadapi Krisis Dimasa Pandemi Covid-19

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Baliberkarya.com-Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) bersyukur, berterima kasih, dan bangga terhadap para kader, dan simpatisan Partai Demokrat, baik di tingkat pusat, maupun daerah, yang telah mengambil bagian, dan berperan secara aktif, mengatasi krisis disaat pandemi Covid-19 melanda.  

Namun, AHY mengingatkan pekerjaan belum selesai. Kelanjutan dan kerja nyata masih harus dilakukan. Lantaran itulah kemudian AHY gulirkan beberapa solusi dalam menghadapi krisis di masa pandemi Covid-19.

Pertama, bantu atasi pandemi Covid-19. Bagi kader Demokrat, yang menjadi Kepala Daerah, dan Legislator; kawal kebijakan, program dan anggaran, serta pendistribusian bantuan, secara cepat dan tepat sasaran. 

“Kita harus mengejar keterlambatan, testing, tracing, treating, isolating and containing,” kata AHY  di Kantor DPP Partai Demokrat, Jl. Wisma Proklamasi no. 41, Menteng, Jakarta Pusat.

Sementara, bagi kader Demokrat lainnya, lanjutkan terus Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona. Bukan hanya membagikan masker, dan alat Kesehatan, tetapi juga mampu menjadi contoh bagi masyarakat, dalam menerapkan protokol kesehatan, secara ketat untuk terus disiplin, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. 

Kedua, bantu pemulihan ekonomi. Kawal kebijakan penyelamatan dunia usaha. Jangan sampai dunia usaha ambruk, sehingga akan banyak PHK, dan berdampak buruk pada kehidupan sosial. Selamatkan para pekerja informal, honorer dan lepasan, serta pelaku UMKM, yang berjumlah jutaan.  

Pada krisis ekonomi 1998 dan 2008, UMKM adalah salah satu katup penyelamat ekonomi nasional. Tapi kini, UMKM yang berkontribusi 60 persen terhadap PDB, justru yang paling terpukul. 

“Untuk itu, sebagai bentuk perhatian, terhadap para pelaku UMKM, saya instruksikan kepada seluruh pimpinan DPD, DPC, Kepala Daerah, dan Anggota Dewan dari Partai Demokrat, untuk menjalankan program, yang telah saya canangkan Gerakan Nasional Partai Demokrat Bina UMKM,” sebut AHY. 

Jika setiap DPC, membina dan mendampingi minimal 20 pelaku UMKM, termasuk pedagang kaki lima, maka paling tidak ada lebih dari 10.000 UMKM yang bisa  dibantu dan berdayakan di seluruh Tanah Air. 

Ketiga, bantu kesulitan rakyat di sekitar kita. Mari kita lanjutkan Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi, sesuai dengan kapasitas, dan kemampuan masing-masing. Kita juga perlu membantu pemerintah, mempercepat pendistribusian dana bantuan sosial, termasuk skema bantuan langsung tunai, untuk mendongkrak daya beli masyarakat kita.  

“Ini penting, sebab kecepatan dan akurasi program ini, akan sangat menentukan penyelamatan ekonomi negara,” katanya mewanti-wanti. 

Sementara di sektor pendidikan, kita juga perlu membantu adik-adik pelajar yang kurang mampu, dan para tenaga pengajar yang terkendala, dalam proses Pembelajaran Jarak Jauh.  

AHY mengapresiasi, inisiatif sejumlah kader yang telah menyediakan fasilitas “Wifi Gratis” di lingkungannya. Karena itu, saya mendorong kepada para pimpinan, kader, dan simpatisan Demokrat di seluruh tanah air untuk berpartisipasi aktif, dalam Gerakan Nasional Partai Demokrat “Wifi Gratis” di daerah masing-masing.  

“Ikhtiar ini kita lakukan, untuk mencegah terjadinya “educational & generational catastrophe”. Mari, selamatkan pendidikan anak-anak kita, generasi muda kita. Karena, kualitas pendidikan mereka hari ini, akan menentukan nasib dan masa depan bangsa kita,” terangnya. 

Berkaitan dengan 19 tahun kiprah dan pengabdian Partai Demokrat, AHY juga menyampaikan hal penting, tentang masa depan Indonesia. Khususnya, bagaimana bangsa ini di satu sisi, bisa mengatasi krisis dan ujian sejarah dewasa ini; tetapi di sisi lain, tidak membahayakan kehidupannya di masa depan.  

Hal-hal yang membahayakan kehidupan bangsa di masa depan, bisa terjadi, jika kita alpa menjaga sendi-sendi kehidupan bernegara, menjunjung tinggi tegaknya konstitusi, mengawal kehidupan demokrasi, menegakkan hukum dan keadilan, serta menjaga persatuan dan kerukunan bangsa, yang penuh dengan toleransi. 

“Karenanya, marilah kita, baik negara, pemerintah, pelaku dunia usaha, media massa, dan masyarakat, saling ingat-mengingatkan, dan bekerjasama,” imbau AHY.  

Jangan sampai, situasi krisis dan darurat saat ini, tanpa disadari, mendorong kita, melakukan halhal yang justru mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik. Janganlah kita mengatasi masalah, dengan cara, menimbulkan masalah yang lain.  

Sebagai contoh ditengah-tengah upaya kita, mengatasi Covid-19, Partai Demokrat tegas menolak agenda-agenda politik yang justru menimbulkan kegaduhan politik, dan mengganggu upaya pemerintah, yang harus fokus, mengatasi pandemi Covid-19.  

Kami memang menolak RUU HIP, karena menimbulkan kontroversi yang tinggi, dan bisa memecah belah persatuan bangsa. Partai Demokrat, menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara, yang telah dirumuskan oleh para pendiri republik, dan dicantumkan dalam konstitusi kita.  

“Posisi kami kokoh, berada di garis politik moderat, menolak ditarik ke ekstrim kanan, atau kiri. Partai Demokrat adalah partai tengah, yang berlandaskan Pancasila, dengan garis ideologi Nasionalis-Religius,” tegasnya, seraya menambahkan harus mencegah, penyimpangan dan kemunduran kualitas demokrasi, sebagaimana yang terjadi, di sejumlah negara dimana kebebasan sipil semakin rapuh.  

“Eksploitasi politik identitas, membuat masyarakat terbelah. Independensi dan netralitas sebagian media, juga semakin dipertanyakan,” ungkapnya. 

Ruang politik digital, terasa lebih sesak akibat provokasi, hoax, kebohongan, dan ujaran kebencian yang melampaui batas.  

“Dengan jujur, kita harus mengakui, bahwa beberapa fenomena tersebut, juga terjadi di Indonesia,” imbuhnya lagi.

Menurutnya, setiap warga negara, memang memiliki hak, untuk menyampaikan pendapat, dan aspirasinya. Namun, hak tersebut, harus digunakan secara bertanggung jawab. Di sisi lain, negara wajib mendengarkan suara rakyatnya, termasuk kritik, dan pendapat yang berbeda.  

“Jangan karena kita tidak tahan menghadapi kritik, lalu kebebasan sipil dibatasi, dan kualitas demokrasi kita korbankan,” sentil AHY.  

Kritik dari masyarakat, adalah ekspresi kepedulian rakyat, terhadap pemimpinnya, dan kecintaan rakyat, terhadap negaranya. Rakyat ingin negara, pemerintah, dan para pemimpinnya, sukses. Mari dengarkan suara rakyat. Jika pemerintah, baik pusat, maupun daerah mau mendengar rakyatnya maka rakyat, juga akan menghormati, dan mencintai pemimpinnya.  

"Saya ingin mengingatkan, demokrasi yang kita pilih dan rebut, melalui gerakan reformasi tahun 1998, dan juga, gerakan-gerakan rakyat lainnya, sepanjang sejarah Indonesia, tidak diperoleh dengan mudah," tuturnya.

Perjuangannya, membutuhkan pengorbanan, keringat, darah, air mata, dan bahkan, taruhan nyawa dari para aktivis, mahasiswa, dan para pejuang demokrasi lainnya.  Karena itu, perangkat dan instrumen demokrasi ini, harus kita pastikan, tetap berjalan, sesuai tatanan.  

“Ini penting, agar demokrasi kita tidak berjalan pincang. Jangan justru, mundur lagi ke belakang. Terlalu mahal, harga yang harus kita bayar, jika kita harus kembali lagi, ke zaman sebelum reformasi,” katanya mengingatkan.

Kemudian, tatanan demokrasi yang baik, juga menghendaki supremasi hukum. Hukum adalah panglima, dalam kehidupan bernegara. Karena itu, demokrasi harus dijalankan, di atas koridor hukum, yang independen, netral, dan imparsial. Bukan penegakan hukum, yang mudah diintervensi, dipolitisasi, atau bahkan dimanipulasi. Karena itu, AHY mengajak mari bersama-sama kita pastikan, agar pedang keadilan, tidak tumpul ke atas, dan tajam ke bawah. 

"No Justice, No Peace. Artinya absennya keadilan, akan berpotensi menimbulkan konflik, dan perpecahan. Jalan demokrasi dan tegaknya keadilan, adalah pilihan kita," tutupnya.(BB).


TAGS :

Komentar