Sistem Pendidikan Dirusak, Widiada Soroti Sistem "Satu Jalur" Kalahkan Sistem PPDB 

Foto: Anak Agung Ngurah Gede Widiada mencium ada kompetisi tak sehat dalam PPDB

Baliberkarya.com-Denpasar. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri tahun pelajaran 2020/2021 di Kota Denpasar untuk jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua telah diumumkan pada Rabu (24/6/2020) oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar. Pengumuman PPDB SMP negeri itu dilakukan secara daring melalui website https://denpasar.siap-ppdb.com.

Salah seorang tokoh masyarakat Denpasar yakni Anak Agung Ngurah Gede Widiada memandang penyelenggaraan PPDB tiap tahun selalu tidak sempurna. Menurutnya, untuk tahun ajaran baru ini ada kesepakatan moral bahwa rombel tiap kelas di SMP negeri di Kota Denpasar sebanyak 36 orang siswa. 

"Namun saya dengar rombel ditambah jadi 40 siswa, alasannya katanya untuk membantu masyarakat terdampak covid-19," ucap Agung Widiada di kediamannya, Puri Peguyangan, Sabtu (11/07/2020).

Anggota DPRD Kota Denpasar ini mengakui antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar dan DPRD Kota Denpasar telah ada kesepakatan moral rombel maksimal 36 siswa. Namun belakangan jika alasannya jumlah itu ditambah karena untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19, Agung Widiada menilai hal itu justru sangat rentan terjadi penularan karena jumlah siswa yang sesak dalam satu kelas sehingga akan semakin mengganggu proses belajar mengajar. 

"Kita khawatirkan akan terjadi kasus baru (Covid-19, red) klaster sekolah, apabila dalam satu kelas daya tampung siswa melebihi kapasitas ruang belajarnya di sekolah," sentilnya.

Dengan situasi tersebut, Politisi dari Partai Nasdem ini menduga ada "tangan-tangan sakti" yang ingin menyentuh penyelenggaraan PPDB tahun ini. Padahal satu sisi menurutnya ingin menolong masyarakat yang tidak mampu, tapi ada kondisi penting yang harus diperhatikan yakni kesehatan di masa pandemi ini.

"Jadi kalau pemerintah sudah melabrak komitmen itu khan artinya sudah tidak mendidik, apakah ini ada tekanan politik, ada tangan-tangan yang bermain itulah yang selalu jadi problema setiap tahun ajaran yang merusak sistem pendidikan," ungkapnya. 

Parahnya, kata Agung Widiada juga mendengar ada rumor "satu jalur" dalam penerimaan siswa di tingkat SMA. Meski tidak mengetahui apa maksud dari istilah itu, namun menurutnya sistem "satu jalur" ini mengalahkan sistem PPDB yang sah.

Melihat realita ini, Ia meminta agar semua pihak menghormati aturan dan menerima daya tampung siswa di tiap sekolah negeri sehingga para orang tua bisa mengalihkan putra-putrinya untuk menempuh pendidikan di sekolah swasta.

"Pemerintah juga harus duduk bersama dengan sekolah swasta. Kalau pemerintah mau memberi keringanan kepada masyarakat yang mau putra-putrinya belajar di sekolah swasta namun terbentur biaya uang pangkal, maka pemerintah bisa memberikan subsidi," sebutnya.

Selain itu, Agung Widiada juga mengusulkan apabila anggaran daerah tidak mencukupi, dana bansos anggota dewan bisa digunakan untuk membantu masyarakat terlebih misi wajib belajar 12 tahun harus terpenuhi. Untuk itu ia berharap semua pihak harus komitmen dengan apa yang menjadi kesepakatan dan peraturan. 

"Kalau langkah dan komitmen kita itu berbeda dengan tindakan kita, maka sampai kapan proses PPDB akan bersih dari praktek-praktek tak baik seperti saat ini," tegas Agung Widiada mengakhiri.(BB).


TAGS :

Komentar