Sektor Pariwisata Riskan, Bali Perlu Ciptakan Keseimbangan Baru di Sektor Primer, Sekunder, Tersier

‎Foto: Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry bersama Dr. Komang Suarsana saat Webinar di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Selasa (23/6/2020).‎ ‎

Baliberkarya.com-Denpasar. DPD Partai Golkar Provinsi Bali terus berkarya dengan menggelar Webinar "Strategi Operasional Pembangunan Sektor Industri dan UMKM Bali di Era New Normal" Selasa (23/6/2020) di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali. Webinar yang disaksikan 12 ribu lebih penonton secara online ini dimoderatori Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Provinsi Bali sekaligus Ketua Panitia Dr. Komang Suarsana.

Webinar menghadirkan keynote speaker Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry dengan pembicara lainnya yakni H.A. Nurdin Halid (Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar), Prof Gede Sri Darma (Direktur Undiknas Graduate School).

Selain itu, hadir pula Dr. Sayu Ketut Sutrisna Dewi (Direktur Badan Pengelola Usaha Universitas Udayana), Pande Agung Permana Widura (Ketua BPD HIPMI Bali) dan Ketut Dharma Eka Putra Siadja (Ketua Asephi Bali).

Dalam webinar yang berlangsung selama 4 jam yang diikuti puluhan peserta ini, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry menyatakan Webinar ini untuk menggali kontribusi pemikiran, gagasan dari para akademisi, praktisi dan stakeholder lainnya untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi baru bagi Bali di era New Normal (Normal Baru).

Sugawa Korry menerangkan saat ini sektor tersier seperti pariwisata yang sangat dominan dan terbukti menimbulkan keriskanan ekonomi saat terjadi pandemi Covid-19 seperti sekarang. Bagaimana tidak, Bali 46 persen ekonominya di sektor tersier dan ini timbulkan keriskanan ekonomi. Menurutnya, ketika sektor tersier (pariwisata) sangat dominan, ada kelemahan yang sangat mendasar.

"Pariwisata saat kena ancaman wabah virus Corona atau Covid-19 langsung terpuruk dan mengakibatkan seluruh sendi ekonomi Bali juga terpukul," ucap Politisi senior Golkar yang juga akademisi mengawali webinar ini.

Apalagi selama Triwulan I tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat laju pertumbuhan ekonomi Bali secara umum turun hingga minus 1,14 persen. 

"Kita harus ciptakan keseimbangan baru ekonomi di sektor primer, sekunder, tersier. Dan dalam hal ini UMKM juga harus diprioritaskan," terang Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali ini.

Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar H.A. Nurdin Halid mengapresiasi kegiatan webinar yang diinisiasi Golkar Bali. "Pandemi jangan hambat kreativitas, inovasi dan kontribusi bisa untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dan juga Bali khususnya," kata Nurdin Halid.

Nurdin Halid yang juga Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ini juga memaparkan materinya yakni "Peran Strategis Koperasi Pariwisata Memperkuat Komunitas UMKM Sebagai Pondasi Industri Pariwisata Super-Premium Bali". Baginya, Bali adalah destinasi premium kelas dunia dan ikon Indonesia. 

Konstribusi Bali untuk devisa negara sekitar Rp 130- Rp 150 triliun per tahun. Struktur Ekonomi Bali berbentuk piramida terbalik: sektor tersier (69,71%), sektor sekunder (18,80%), sektor primer (14,50%). Namun masalah muncul sebab dominasi sektor tersier di Bali ternyata sangat rawan terhadap krisis non-ekonomi seperti terorisme, perang, dan wabah penyakit seperti virus Corona atau Covid-19 yang melanda dunia saat ini. 

Untuk itu, Nurdin Halid menyampaikan untuk menciptakan keseimbangan baru ekonomi Bali diperlukan perubahan paradigma dan pendekatan. Paradigma pembangunan Bali harus diubah atau dipertegas, yaitu Pembangunan ekonomi berbasis kekuatan sumber daya lokal (sumber daya alam dan budaya) yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Menurutnya, orientasi pembangunan ekonomi Bali harus tertuju kepada tiga hal utama. Pertama, pelestarian sumber daya keindahan alam serta budaya Bali. Kedua, ketahanan ekonomi (pangan) masyarakat Bali, terutama menghadapi krisis. Ketiga, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bali secara berkelanjutan (dinikmati generasi-generasi selanjutnya).

"Pendekatan pembangunan harus diubah, yaitu memperkuat komunitas-komunitas sosial ekonomi dan budaya Bali," sarannya.

Selain itu, lanjut Nurdin Halid, seluruh kebijakan dan program Pemerintah harus mampu memberdayakan dan memperkuat komunitas petani, pekebun, peternak, petambak, nelayan, pengrajin, pekerja seni, pemangku adat, pedagang, kuliner, souvenir, distributor, karyawan, sopir, tour guide, homestay, fotografer, dan komunitas UMKM lainnya.

Rancangan besar atau grand desain ekonomi Bali yakni pertama, melestarikan dan memperkuat sektor primer berbasis sumber daya alam dan budaya Bali. Kedua, memperbesar dan memperluas industri sektor sekunder dengan hilirisasi sektor primer. Ketiga, mewujudkan koperasi pariwisata sebagai rumah besar bersama seluruh 326 ribu lebih UMKM dan 4.800 lebih koperasi se-Bali.

Pembicara lainnya yakni Direktur Undiknas Graduate School Prof Gede Sri Darma dalam webinar ini menyampaikan ada tiga hal utama yang diperhatikan terkait strategi pemulihan sektor industri dan UMKM Bali. 

"Pertama bagaimana pemulihan sektor industri dan UMKM itu sendiri. Kedua, bagaimana agar pendapat dan daya beli masyarakat meningkat. Dan ketiga, mengurangi pengangguran dan kemiskinan," katanya.

Dalam hal pemulihan sektor industri dan UMKM Bali ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Strategi pertama, perkuat koperasi & UMKM, dengan menstimulus dan subsidi bunga kredit serta memberlakukan kebijakan restrukturasi kredit / angsuran. Kedua, buka lapangan kerja bidang pertanian, karena sektor pertanian yang paling minim terdampak Covid-19. 

"Ini menjadi momentum merevitalisasi ekonomi pedesaan," harap Prof Sri Darma.

Strategi ketiga, para pengusaha dan masyarakat agar memanfaatkan stimulus dan mendorong pengusaha untuk melakukan inovasi dan shifting kepada e-commerce atau perdagangan elektronik disertai dengan pelatihan yang aplikatif. Selanjutnya untuk untuk meningkatkan pendapat dan daya beli masyarakat ada sejumlah strategi yang bisa diterapkan. 

"Pertama, mendorong daya beli dengan lebih meningkatkan bantuan sosial, baik secara tunai maupun dalam bentuk sembako. Kedua,  realokasi anggaran prioritaskan untuk program terkait penanggulangan Covid-19 serta tingkatkan belanja pemerintah guna menggerakan roda ekonomi. Ketiga, pemerintah perlu menyiapkan stimulus APBD yang pemanfaatannya pararel dengan dana desa, khususnya program padat karya tunai," bebernya.

Bagitu pula perlu strategi tepat menekan angka pengangguran dan kemiskinan di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Pertama, bantuan Permodalan Bagi BUMDES berupa stimulus modal pemulihan desa wisata dan mendorong pemanfaatan dana desa untuk program produktif. Kedua, karyawan yang dirumahkan mendapat jaring pengaman sosial dan kartu pra-kerja. 

"Selain itu pemerintah daerah perlu menerbitkan obligasi daerah guna membiayai proses recovery pandemi Covid-19," tegas Prof Sri Darma.

Sementara, pembicara lainnya yaitu Direktur Badan Pengelola Usaha Universitas Udayana Dr. Sayu Ketut Sutrisna Dewi memaparkan bagaimana strategi UKM (Usaha Kecil Menengah) menghadapi New Normal. Menurutnya dalam kondisi saat ini, pelaku UKM wajib memahami kebijakan pemerintah. 

"Dalam praktiknya UKM tidak mau baca berita, karena nervous, tapi mau tidak mau harus ikuti perkembangan terkini dan kebijakan pemerintah," ungkap Sutrisna Dewi.

Baginya, UKM juga harus mengenali karakteristik dan kondisi konsumen dan perubahan perilaku konsumen. Lalu ada cara baru berinteraksi dengan konsumen (hindari kontak fisik, belanja secara online, cara pembayaran online). UKM juga harus mampu memerkuat customer relationship dan perluas jangkauan pasar melalui digital marketing dan pertajam value proposition.

"Lakukan transformasi secara proaktif, adaptif dan responsif terhadap perubahan. Tetap optimis, dibalik musibah ada berkah, dibalik perubahan ada peluang," pungkasnya.(BB).


TAGS :

Komentar