Demi Keamanan Bali dari Covid-19, Warga Jembrana Minta Provinsi Ikut Jaga di Gilimanuk

Baliberkarya

Baliberkarya.com-Jembrana. Terungkapnya ratusan perantau dari Jawa yang lolos masuk Bali tanpa surat keterangan hasil rapid tes memang membuat banyak pihak gerah. 

BACA JUGA : Merajut Asa 'Yuk Normal!', Ditengah Pandemi

Sejumlah petugas yang melaksanakan tugas di Gilimanuk dianggap sebagai biang keroknya, bahkan dicurigai ada permainan kotor dengan sengaja meloloskan perantau yang tidak lengkap demi uang roko. Ironis, yang notabennya petugas dari Bumi Makepung Jembrana yang kena getahnya.

Kenyataan tersebut membuat sejumlah tokoh masyarakat Jembrana gerah. Dinilai tidak adik sedikit-sedikit menyalahkan petugas Jembrana jika ada perantau tidak lengkap lolos. Padahal petugas jaga sudah berusaha maksimal siang malam mengamankan Bali.

"Ini sungguh tidak adil, kasihan aparat di Jembrana, baik itu Pol PP, Polisi atau TNI. Mereka sudah mati-matian menjaga pintu masuk Bali siang malam. Imbalan yang mereka terima tidak seberapa. Jangan lantas jika ada perantau tidak lengkap lolos iju-iju menyalahkan petugas di Gilimanuk, mereka juga punya keterbatasan," ujar Ngurah Adil, salah seorang tokoh masyarakat Jembrana, Senin (1/6/2020).

Lanjut Ngurah Adil yang sempat mengungkapkan kekecewaannya lewat unggahan di akun facebooknya mengatakan, pelabuhan Gilimanuk adalah milik pusat, hendaknya jangan hanya menyerahkan tanggungjawab keamanan kepada aparat di Jembrana. Terutama terkait keamanan pintu masuk Bali.

Sudah seharusnya menurut Ngurah Adil, aparat yang terlibat melakukan tugas jaga atau tugas pengaman di pintu masuk Bali adalah aparat gabungan antara aparat Jembrana dengan provinsi dan jika perlu melibatkan aparat, baik Pol PP, Polri dan TNI dari semua kabupaten.

BACA JUGA : Terima Ratusan Pengaduan Warga, Muntra Sebut Banyak BLT Tak Adil dan Tak Tepat Sasaran

"Tanggungjawab pintu masuk Bali dan keamanan Bali bukan hanya tanggungjawab petugas atau aparat di Jembrana saja, melainkan tanggungjawab Bali," imbuhnya.

Apalagi menurutnya, para perantau dari Jawa dan dari daerah-daerah lain masuk Bali, sebagian besar tujuannya Denpasar dan beberapa kabupaten lain yang daerah pariwisatanya lebih maju. Jembrana hanya dilintasi dan bukan daerah tujuan perantau. Kalaupun ada yang merantau ke Jembrana jumlahnya sangat sedikit.

"Karena itulah kami minta berhenti menyalahkan petugas di Jembrana hanya karena perantau yang tidak lengkap syarat masuk Bali. Apalagi menuding petugas di Jembrana bobrok," tutupnya.

Melihat hal tersebut Wakil Ketua DPRD Jembrana Wayan Suardika dikonfirmasi siang tadi sependapat dengan hal tersebut. Menurutnya petugas keamanan pintu masuk Bali sudah seharusnya melibatkan aparat gabungan dari semua kabupaten termasuk provinsi. 

Mengingat keamanan Bali merupakan tanggungjawab semua pihak. Lagipula, jika petugas pengamanan di pintu masuk Bali melibatkan aparat gabungan lintas kabupaten di Bali, pengawasan akan lebih maksimal dan sangat kecil celah bagi pelanggar untuk lolos. Serta jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tidak menjadikan petugas di Jembrana sebagai biang kerok.(BB)


TAGS :

Komentar