Saatnya "Bares" Bantu Warga, Suyasa: Bupati Jangan Pakai Anggaran Corona Untuk Pilkada

‎Plt. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Badung Wayan Suyasa yang juga Wakil Ketua DPRD Badung.

Baliberkarya.com-Denpasar. Kabupaten Badung menjadi daerah terkaya di Bali yang mengandalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor pariwisata kini menjadi salah satu daerah yang sangat terpukul dengan pandemi virus Corona atau Covid-19. Apalagi sebelum wabah Covid-19, Pemerintah Kabupaten Badung di bawah kepemimpinan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dinilai manajemen anggarannya tidak berjalan dengan baik 

Hal itu disampaikan Plt. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Badung Wayan Suyasa. Menurutnya, Bupati Badung terlalu jor-joran dalam menggunakan anggaran dan terbuai dengan pujian "bares" sehingga kini tidak memiliki "saving budget" atau tidak punya cukup simpanan anggaran apalagi dalam menghadapi situasi sulit dan krisis akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Pengelolaan anggaran bupati (Giri Prasta) selama ini kebablasan sehingga kini tidak ada saving budget," kata Suyasa usai rapat persiapan Golkar Bali menghadapi Pilkada Serentak di enam kabupaten/kota di Bali di Kantor DPD Partai Golkar Bali, Rabu (27/5/2020).

Suyasa yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung ini mengakui PAD Badung masih sangat tergantung dari hasil pariwisata atau hampir 90 persen. Namun PAD dan APBD yang cukup besar tidak mampu dikelola dengan baik oleh Bupati Badung. 

Suyasa menilai Bupati Badung hanya mengedepankan program dan kepentingan jangka pendek sehingga pemanfaatan APBD tidak mencerminkan kepentingan jangka panjang dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas serta strategis.

"Kita sadari pendapatan Badung sangat besar bahkan kalau PAD-nya nomor 1 di Indonesia. Kalau APBD-nya baru nomor 2. Bupati memerintah dengan program jangka pendek diman memanfaatkan dana yang ada begitu besar, diberikan kepada masyarakat tanpa memperhitungkan administrasi keuangan yang bagus," sentil Suyasa.

Menurut Suyasa, Pemkab Badung juga sudah diwanti-wanti di dalam mengelola APBD yang PAD-nya asalnya mayoritas dari pariwisata, apalagi sektor pariwisata sangat rentan dengan isu atau persoalan keamanan, kesehatan dan lainnya. Terbukti sekrang ketika pandemi Covid-19 melanda, sektor pariwisata di Badung porak-poranda, kunjungan wisatawan hampir zero dalam beberapa bulan ini. 

"Akibatnya target PAD juga tidak tercapai, bahkan capaian PAD anjlok drastis. Artinya jika kesehatan dan keamanan terganggu otomatis pendapatan dari pariwisata anjlok seperti sekarang dengan adanya pandemi Covid-19. Makanya perlu saving budget dari jauh-jauh hari, bukan jor-joran seperti sebelumnya," kata Suyasa menyayangkan.

Suyasa berharap pemimpin Badung ke depan agar tidak hanya berpikir jangka pendek tapi juga memperhatikan kepentingan jangka panjang, seperti sumber daya manusia (SDM) masyarakat Badung yang harus dikelola dengan baik.

"Ibaratnya sekarang ini diberikan ikan yang begitu besar tapi hanya sesaat. Yang kita inginkan adalah kail ataupun penangkap ikan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga juga kita bisa mengelola SDM lebih baik," terang Suyasa.

Selain itu, lanjut Suyasa, pemimpin Badung ke depan diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan PAD Badung bukan hanya tergantung dari sektor pariwisata tapi menggali potensi sektor lainnya seperti pertanian, peternakan, perikanan dan sektor potensial lainnya.

"Kalau memang pemimpin jenius, sekarang tunjukkan inovasinya apa. Apalagi juga partai penguasa PDI Perjuangan mayoritas di legislatif, 3/4 dari total kursi di DPRD Badung. Buktikanlah dimana sekarang tidak ada budgeting khususnya PAD pariwisata, inovasi apa yang mereka harus perbuat," tegas Suyasa. 

"Kenyataannya seperti sekarang dalam situasi Corona ini, baru mereka (Bupati Badung) menduga bahwa situasi keuangan tidak memungkinkan dalam memberikan perhatian pada masyarakat,” imbuh Suyasa.

Ia juga menyinggung belum dieksekusinya anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Baginya, hal ini dinilai cukup aneh, karena Pemkab sesungguhnya tidak ada halangan lagi untuk mencairkan anggaran senilai Rp 98 miliar itu ke masyarakat dan payung hukumnya jelas, Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang sudah disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020.

Suyasa mengaku sejauh ini Pemkab sudah tersedia Rp 98 miliar untuk sejumlah kegiatan namun hal itu sesungguhnya masih jauh dari harapan karena anggaran yang dirancang mencapai Rp 274,5 miliar. Anehnya, sejauh ini Pemkab Badung justru belum melakukan kegiatan meski dana Rp 98 miliar itu sudah ada dimana bisa untuk membelikan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Suyasa mengakui pemerintah pusat sudah memberi bantuan untuk Badung dalam bentuk PKH, BPNT, BLT dana desa, BLT kementerian/Kemensos, sembako dari APBN, dan lain-lainny. Namun, tidak semua masyarakat bisa mendapat bantuan tersebut sehingga kewenangan pemerintah daerah mesti digunakan untuk memperhatikan rakyatnya. Apalagi dana reposisi anggaran di Badung sudah disepakati antara legislatif dan eksekutif senilai Rp 274 miliar, dengan Rp 98 miliar sudah tersedia.

Ia curiga dana 98 miliar itu akan dipakai menjelang Pilkada Badung pada Desember mendatang dan dicairkan pada bulan Oktober hingga November untuk dibelikan sembako dan dibagikan ke masyarakat, agar terlihat bupati ada perhatian menjelang pilkada. 

"Uangnya sudah sudah ada jangan regulasi dipakai alasan karena harusnya segera dimanfaatkan untuk membantu rakyat sekarang dan jangan dipakai kedok dalam pilkada. Bayangkan kalau itu dibagi, masing-masing warga Badung bisa dapat 500 ribu sehingga dengan mudah memenangkan Pilkada," sebut Suyasa mengakhiri.(BB).


TAGS :

Komentar