Warga Butuh Sembako, Mudarta Harap Gubernur Buktikan "Janji Manis" Saat Kampanye

  02 Mei 2020 TOKOH Denpasar

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali I Made Mudarta memberi contoh bantu paket sembako yang disalurkan kepada warga terdampak Covid-19.

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Dalam situasi sulit menghadapi pandemi virus Corona atau Covid-19 ini, kualitas kepemimpinan seorang pemimpin mulai kepala daerah seperti Gubernur hingga kepala negara akan terlihat jelas dimata publik. 

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali I Made Mudarta berpandangan bahwa kebijakan yang cepat, tepat, terukur, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk mempercepat penanggulangan pandemi virus yang juga memukul berbagai sendi-sendi kehidupan baik kesehatan, sosial, ekonomi hingga keamanan.

Untuk itu, pengusaha sukses yang telah memberi contoh dengan menyalurkan ribuan paket sembako membantu warga ini menyatakan pemimpin harus berani, bergerak cepat jangan sampai membiarkan rakyat kelaparan karena jelas dampak pandemi virus Corona ini meningkatkan kemiskinan dan pengangguran.

"Pemimpin (Gubernur) jangan takut gunakan anggaran untuk bantu rakyat hadapi pandemi Covid-19 dan harus cepat bantuan disalurkan. Kasihan rakyat sudah lapar, teriak-teriak butuh sembako," ucap Mudarta, Sabtu (2/5/2020).

Bagi Mudarta, seorang pemimpin kini diuji saat krisis seperti ini, bukan saat kampanye yang penuh dengan janji-janji manis politik dan janji-janji surga. Ia juga menegaskan pemerintah di pusat maupun daerah tidak bisa mengambil kebijakan abu-abu dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19 ini yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai bencana nasional non alam.

"Ujian sesungguhnya pemimpin adalah saat terjadi bencana dan krisis seperti ini. Apakah mereka mampu bergerak cepat, atau malah lambat, tidur nyenyak saat rakyat susah," sentil politisi Demokrat asal Jembrana itu.

Mudarta mengaku saat ini harusnya ada seperti kebijakan by pass dengan memotong rantai birokrasi yang panjang. Pasalnya, rakyat kini butuh sembako dan jangan sampai semua tersentral di pusat dan jangan sampai didaerah tidak tepat sasaran. 

"Data yang diajukan aparat terbawah seperti Kelian Banjar eksekusi saja, jangan berbelit-belit," tegas Mudarta.

Saat ini, Mudarta menyayangkan saat ini yang terkesan eksekusi program pemerintah kurang cepat merespon dampak Covid-19. Bahkan, tkesan pejabat takut melanggar hukum dalam menyalurkan bantuan kepada warga terdampak Covid-19.

"Eksekutif untuk rakyatnya harus berani. Aparat penegak hukum tidak akan masalahkan pemimpin yang totalitas bantu rakyat dan jika bekerja dengan benar tidak ada penyimpangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok," harap Mudarta.

Mudarta menegaskan Gubernur tidak perlu takut anggaran pemerintah daerah untuk bantu sembako. Baginya, justru masyarakat lapar lah yang harus ditakutkan, sebab saat rakyat disarankan tinggal di rumah, kebutuhan perut mereka harus dijamin. 

"Ini sangat bahaya karena masalah perut ini akan jadi seperti api dalam sekam. Bahaya lapar lebih berbahaya dari yang lainnya, maka sembako jadi prioritas yang harus cepat disalurkan ke warga," tutup Mudarta.(BB).