Pemkot Denpasar Dukung Pameran Keris Localan Bali 2024
SOSIAL & BUDAYAJumat, 19 April 2024
Buka Peluang Kerja Entaskan Kemiskinan
Investasi Tak Ada Masuk di Karangasem, Artha Dipa Beri Solusi Percepat Izin Investor, Jangan Dipersu
04 Februari 2020
EKONOMI
Karangasem
ist
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Karangasem. Karangasem sebagai daerah paling ujung timur Pulau Bali dicap sebagai kabupaten termiskin di Bali. Hal itu salah satunya dipicu minimnya investasi yang masuk di Karangasem yang bisa menyerap tenaga kerja di "Bumi Lahar" sehingga menimbulkan banyak pengangguran yang berujung pada kemiskinan.
Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa yang dikenal memulai karirnya sebagai pejabat birokrat berprestasi itu mengakui selama empat tahun ini hampir tidak ada investasi yang berarti di Karangasem.
"Bahkan hampir tidak ada investasi. Jangankan investasi, kelas menengah ataupun atas dan investasi "ecek-ecek" juga tidak ada masuk di Karangasem," ucap Artha Dipa dalam keterangannya dengan awak media.
Maklum, minimnya investasi salah satunya lantaran kemampuan lobi dipusat dan berbagai gagasan Artha Dipa yang dinilai sangat bermanfaat bagi sebagian besar warga Karangasem itu diduga seolah seperti sengaja "diparkir" Mas Sumatri. Santer beredar jika Artha Dipa yang menjadi Wakil Bupati Karangasem periode 2016-2021 itu tidak diberikan ruang oleh pendampingnya yakni Mas Sumatri untuk menunjukkan kemampuannya dalam memajukan Karangasem.
"Bicara kemiskinan, tentu bicara yang pertama bicara tentang tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya misalnya peluang pekerjaan tidak ada tentu kemiskinnanya agak lambat, walaupun kita berusaha tentu agak lama," kata Artha Dipa yang dikenal banyak hal telah diperbuat dalam memulai karirnya di birokrat itu
Bahkan, selama ini menjadi buah bibir, jika pengalaman dan kemampuan Wakil Bupati Karangasem Wayan Artha Dipa yang dikenal mumpuni sebagai mantan birokrat hebat di Pemkab Karangasem sepertinya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Antara tenaga kerja, pengangguran dengan kemiskinan ini sinkron karena itu khan bergandengan. Untuk bisa membuka lapangan kerja tentu investasi mesti digalakkan," tegas Artha Dipa
Menurut tokoh bersahaja asal Banjar Pakel, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Karangasem untuk mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan di Karangasem yaitu investasi harus digalakkan. Pasalnya, tanpa ada investasi baik dibidang pariwisata, pertanian, industri serta bidang lainnya di Karangasem maka lapangan kerja juga tidak mungkin terbuka.
BACA JUGA : Geng Begal ABG Dititipkan Lima Hari di Kerobokan
"Kalau itu (investasi) bisa segera dilakukan dan kita buka seluas-luasnya, saya punya keyakinan Karangasem dengan potensi luar biasa barangkali cepat atau lambat akan bisa mengejar keterlambatan dengan kabupaten lain di Bali," jelas Artha Dipa optimis.
Artha Dipa yang juga dikenal sebagai mantan Kepala Bappeda Karangasem itu menerangkan minimnya investasi di Karangasem selama ini bergandengan dengan perijinan yang dipersulit dan lambat di Karangasem. Kedepan sesuai dengan arahan pemerintah pusat bahwa peijinan di Karangasem maksimal kalau bisa hanya satu minggu saja dan tidak harus seperti sekarang sampai berbulan-bulan.
Ket Foto : Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa
Ia bahkan berobsesi kalau perlu perijinannya satu hari saja, sesuai dengan harapan Presiden Jokowi. Bagi Artha Dipa disitulah sumbatannya investasi dan sering dibicarakan di pusat ataupun di propinsi jika hambatan investasi selama itu di perijinan. Karena itulah pemerintah pusat mengeluarkan regulasi mempermudah perijinan. Bukan menggampangkan, tetapi betul-betul mana yang tidak perlu iya tidak usah dipersoalkan.
"Misal contohnya, kalau dulu yang sudah berjalan untuk ijin bangunan persyaratannya sama dengan ijin lingkungan, padahal itu satu atap. Kenapa tidak sekali saja persyaratannya toh juga satu atap. Kenapa disini juga harus mengurus ijin bangunan, dan disini mengurus ijin lingkungan," terang Artha Dipa.
"Ijin operasional lagi persyatannya disana, khan buang-buang energi dan meterial khan, padahal itu bisa satu kali. Dengan perijinan satu pintu saya yakin perizinan akan lebih mudah investasi masuk ke Karangasem," imbuhnya.
BACA JUGA : KPU Jembrana Umumkan hasil Test Tulis Calon PPK
Artha Dipa yang kembali maju menjadi Bakal Calon Wakil Bupati Karangasem yang santer bakal mendampingi Bakal Calon Bupati Karangasem I Gede Dana maju yang menjabat Ketua DPRD Karangasem dari PDI Perjuangan maju dalam Pilkada Karangasem 2020 mendatang itu kedepan di Karangasem harus mempercepat perizinan. Baginya, jangan sampai ada peraturan-peraturan yang tumpang tindih dan hal ini harus menjadi perhatian bersama.
"Suka tidak suka investasi memegang peranan penting dalam pembangunan. Kedepan seperti arahan Presiden Jokowi bersama para menteri bahwa teori pembangunan itu 70 persen harus dengan investasi. Tanpa investasi pemerintah hanya bisa bersama masyarakat hanya 30 persen," ungkapnya.
Artha Dipa yang dipercaya sebagai Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem dan aktif di kegiatan pendidikan dan sosial, salah satunya sebagai pendiri Panti Asuhan Yasa Kerti, Karangasem yang kini mempunyai ratusan anak didik maupun alumni ini mengakui investasi di Karangasem yang sangat peluang masih dan dominan dalam sektor pariwisata.
"Soal aturan pembangunan dalam investasi nanti tata ruang yang mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh itu sudah diatur regulasi dimana Karangasem sudah memiliki Perda tentang tata ruang," tuturnya.
Untuk pariwisata, Artha Dipa berkeyakinan sebenarnya tidak sulit memberi titik ungkit kepada masyarakat dengan adanya Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang harus bangkit membuat sendiri berbagai destinasi. Ia memandang jika wisata desanya bisa bangkit, maka desanya juga akan ikut maju, sehingga dengan majunya desa maka kecamatan pasti maju, dan otomatis kabupaten pasti maju pula.
"Pemerintah tinggal Tut Wuri Handayani. Pemerintah kan tinggal memberi titik ungkitlah. Bagian mananya yang mesti kita ungkit, bagian mana yang bisa kita bantu sehingga sinergi antara upaya masyarakat dengan pemerintah yang pada akhirnya khan pemerintah dan masyarakat yang diuntungkan," bebernya.
Untuk itu, lanjut Artha Dipa, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dan yang kaitannya dengan teknologi yang mendukung pariwisata. Dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat berdasarkan teori jika pemerintah memungut restribusi maka pemerintah harus menaruh sesuatu karena restribusi itu sebagai teken prestasi, beda dengan pajak.
"Kita tinggal mendorong masyarakat disamping juga kita memelihara yang sudah ada dan engan cara seperti itu kita bisa terkatrol PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan terkatrol kesejahteraan masyarakat Karangasem. Kalau kompak saya yakin bisalah," tutup Artha Dipa yang dikenal aktif sebagai tokoh adat, seni dan budaya itu.(BB).
EKONOMI Lainnya :
Selasa, 04 Februari 2020
Ketahanan Perbankan Tetap Terjaga di Tengah Penguatan Dolar AS dan Tekanan Geopolitik Global
Selasa, 04 Februari 2020
Jembrana Kota Wisata Otomotif, Anjungan Cerdas Rambut Siwi Bakal Miliki Sirkuit Road Race
Selasa, 04 Februari 2020
Triwulan I Tahun 2024, Total Penerimaan Pajak Daerah di Kota Denpasar Capai Rp. 262 Miliar
Selasa, 04 Februari 2020
Antrean Panjang Pemudik Jadi Peluang, Pedagang Dadakan di Gilimanuk Banjir Rezeki
Berita Terkini
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
