Tingkatkan Optimalisasi Peran Organisasi Bagi Masyarakat, DWP Kota Denpasar Kaji Tiru Ke DWP Kota Yogyakarta
PENDIDIKANJumat, 19 April 2024
Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif
Desa "Fiktif" Dapat Bantuan, Togar Situmorang: Praktik 'Kongkalingkong' Kuras Dana D
11 November 2019
OPINI
Denpasar
Baliberkarya
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Dalam beberapa hari terakhir ramai dikabarkan soal keberadaan desa fiktif yang mendapatkan bantuan dana desa dari Pemerintah pusat. Munculnya desa-desa fiktif tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa keberadaan mereka dapat dengan mudah muncul.
BACA JUGA : Bangkitkan Pasar Rakyat Ruang Publik Kreatif, Adira Finance 'Gencar Promosikan' Pasar Badung
Pasalnya, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum desa dapat dibentuk sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seperti temuan KPK, dalam kasus ini diduga ada 34 desa yang bermasalah.
Tiga desa fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada, tetapi SK pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur. Padahal, pada saat desa tersebut dibentuk, sudah ada moratorium dari Kemendagri sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan backdate.
Terkait permasalahan ini, Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP., yang terdaftar di dalam penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance Of The Year itu berharap untuk penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri lebih fokus mengawasi aliran dana desa.
"Ini penting agar tidak terjadinya penyimpangan dan juga harus siap terbuka mengaudit semua instansi yang terkait agar jelas terbuka penggunaan dana desa tersebut," kata pengamat kebijakan publik dan advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum ini.
Menurut Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., yang terdaftar di dalam penghargaan Best Winners - Indonesia Business Development Award, lemahnya sistem pengawasan menjadikan oknum para penyelenggara desa melakukan praktik kejahatan.
Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., yang terdaftar di dalam penghargaan 100 Advokat Hebat versi majalah Property&Bank dan terdaftar di dalam penghargaan Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 berharap fungsi pengawasan sangat penting agar tidak adanya praktik kongkalingkong permufakatan jahat menguras dana desa.
Ket Foto: Pengamat Kebijakan Publik, Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP.
Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., yang juga Dewan Penasehat Forum Bela Negara Provinsi Bali, juga meminta Pemerintah harus memperketat proses perizinan untuk wilayah desa yang dimekarkan.
"Proses dari mulai anggaran tersebut dikeluarkan, dikucurkan, diterima, sampai dikelola, harus tetap memenuhi seluruh persyaratan. Jangan sampai melakukan verifikasi, tanpa observasi ke lapangan," tegas Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., Ketua POSSI Denpasar Provinsi Bali dan Ketua Komite Hukum RSU dr.Moedjito Dwidjosiswojo Jombang Jawa Timur.
Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menyatakan adanya oknum nakal yang sengaja menciptakan desa-desa tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Sosok Menteri Terbaik Dunia yang kembali dipilih Jokowi telah menindaklanjuti temuan desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga mengandeng Polri untuk menyelidiki dugaan desa fiktif untuk memperoleh dana desa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu untuk mengecek kembali penggunaan dana desa dan jumlah desa yang ada di Indonesia dan melakukan audit aliran dana ke desa fiktif.
BACA JUGA : Buronan AS Kasus Skimming Rp7 Triliun Rabie Ayad 'Kabur' dari Rudenim ? Ini Kata Imigrasi
BPS, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait orang-orang konsisten bersih yang dibentuk dalam Kabinet Indonesia Maju dapat menindaklanjuti temuan desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah agar tidak terulang lagi dan bisa dibawa ke peradilan serta dijatuhkan hukuman.
"Sesuai perintah Presiden Jokowi harus dikejar, agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif, ketemu, ditangkap," tegas Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi RI (GNPK-RI) Provinsi Bali.
Sebab, kehadiran desa fiktif itu membuat dana transfer ke daerah yang dilakukan Pemerintah pusat selama ini menjadi tidak tepat sasaran. Terlebih Gubernur Bali I Wayan Koster telah menjamin tidak ada desa fiktif di Bali yang menerima gelontoran dana desa, karena selama ini sudah melakukan pengawasan berlapis.
"Semoga praktek-praktek tentang dana desa tidak terjadi di Provinsi Bali. Apalagi Gubernur Koster dan Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama berasal dari partai yang sama, pasti akan saling mengingatkan kader-kadernya baik yang berada di eksekutif maupun di legislatif agar bekerja baik dan bersih," harap Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P. dan juga Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jl. Tukad Citarum No. 5A Renon Denpasar Bali & Jl. Gatot Subroto Timur No. 22 Kesiman Denpasar Bali.(BB).
OPINI Lainnya :
Senin, 11 November 2019
Jalan Berliku Jamkrida Bali Mandara Kini Ditetapkan Perusahaan Daerah Terbaik Secara Nasional
Senin, 11 November 2019
Ahli Hukum: Kenaikan Pajak Hiburan 40% Tak Perlu Disikapi Berlebihan
Senin, 11 November 2019
Paul Rindu Berat 1,5 Tahun Tak Bisa Bertemu Kedua Anaknya, Mantan Istrinya Diduga Eksploitasi Anaknya
Senin, 11 November 2019
Miris! Nyoman Liang Beli Tanah Badak Agung Namun Dikontrakkan Pihak Lain
Berita Terkini
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
