Pasca Banjir Bandang di Tukad Biluk Poh, Dewan Minta Infrastruktur Segera 'Direcovery'

  30 Desember 2018 OPINI Jembrana

Baliberkarya/dok

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Jembrana. Musibah banjir bandang di lingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring dan di Banjar Anyar, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Jembrana beberapa waktu lalu yang menimbulkan kerusakan parah mendapat perhatian serius dari anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali IGA Diah Werdhi Srikandi.
 
 
Menurutnya, recovery infrastruktur perlu dilakukan secepatnya pasca banjir bandang tersebut. Karena selain jembatan desa yang jebol, sejumlah dampak seperti rumah warga yang hanyut, tanggul sungai hingga normalisasi sungai perlu dilakukan.
 
Menurut Diah Werdhi Srikandi disela-sela meninjau lokasi bencana akhir pekan lalu, dari pengamatan, banyak infrastruktur yang perlu dibenahi setelah diterjang banjir. Seperti senderan batu bronjong, normalisasi sungai, bantuan bedah rumah bagi warga yang rumahnya hanyut hingga pembangunan kembali jembatan yang putus. 
 
Dewan asal Penyaringan ini mengungkapkan pendataan infrastruktur yang terdampak perlu dilakukan dan agar desa/kelurahan mengusulkan ke pemerintah sesuai dengan kewenangan. Pihaknya menunggu surat usulan baik Perbekel dan Lurah terkait data-data terdampak, agar bisa dikawal dan perjuangkan di Provinsi maupun di pusat. 
 
 
 
Saat terjun itu pihaknya juga menerima banyak laporan dan usulan-usulan lisan dari warga terkait normalisasi sungai di Jembrana. Mulai senderan  sungai yang rusak, saluran irigasi yangg terhalang kayu, bahkan ada pipa dihutan yang rusak dan hanyut karena banjir lalu. 
 
Pihaknya mengaku prihatin melihat banyaknya kerusakan dan belum ada bantuan baik Provinsi dan Pusat. Selaku anggota Komisi III pihaknya akan segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Balai Jalan, Balai Sungai serta Dinas PU Provinsi serta pihak terkait mengenai persoalan ini. 
 
 
"Sudah hampir dua minggu warga terdampak dan hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kasihan warga terdampak apalagi yang di posko pengungsian. Prajuru, PMI dan volunteer juga akan kehabisan tenaga kalau hanya sibuk disini saja, sementara kegiatan sehari-hari mereka juga harus berjalan juga. Nanti akan kita lihat urgensinya dan kewenangannya,” ujar Diah.
 
Sebelumnya, sehari pasca banjir bandang, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah VIII untuk memastikan apakah jembatan di jalur nasional itu masih layak dilalui. Dari pengecekan balai jalan, jembatan Biluk Poh yang dibangun tahun 1980 masih layak digunakan.(BB)