7 Saksi Korban Investasi Bodong Beberkan Fakta Sudutkan Kelima Founder PT DOK
HUKUM & KRIMINALKamis, 18 April 2024
Mendagri : Peran Kejaksaan dalam Pemilu 2019 Sangat Strategis
28 November 2018
POLITIK
Denpasar
Kapuspen Kemendagri for Baliberkarya
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Menghadiri Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki peran strategis dalam proses Pemilu 2019. Hal itu diungkapkannya karena melihat perkembangan situasi politik yang sangat dinamis menjelang Pemilu 2019 ini.
“Jika kita berbicara Pemilu 2019, Kejaksaan adalah institusi yang memiliki peran sangat strategis dalam hal penegakan hukum Pemilu," ungkap Tjahjo di Bali, Rabu (28/11).
Tjahjo dalam kesempatan ini juga menyampaikan harapan besar kepada Kejaksaan. “Semoga Kejaksaan nantinya akan dapat menjalan tugasnya dengan baik, tentunya dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat," kata Tjahjo.
BACA JUGA : Sempat "Memanas" Kuliah Diliburkan, Perkuliahan di Kampus Universitas Dwijendra Mulai Dibuka
Menyinggung soal Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Tjahjo mengatakan bahwa kehadirannya di acara ini juga sebagai lanjutan kehadirannya setelah beberapa waktu lalu berbicara di depan Danrem dan Dandim seluruh Indonesia.
“Kehadiran saya disini akan semakin lengkap dalam memantapkan koordinasi dan sinergi dlm mensukseskan proses pemilu serentak 2018 yang LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil), setelah kemarin berbicara di depan Danrem dan Dandim se-Indonesia di Bandung. Semoga TNI, Polri, Bawaslu, Kejaksaan dan lembaga lembaga lainnya dapat bersama sama mendukung Gakumdu ini demi pemilu yang bermartabat, adil dan jujur," jelas Tjahjo.
Diakhir keterangannya, Tjahjo mengingatkan agar bersama sama menjaga konsolidasi demokrasi demi menjaga keberlanjutan hidup NKRI sesuai jalan dan cara yg diatur dalam konstitusi UUD 1945.
"Koordinasi yang baik oleh berbagai pihak harus terus dilakukan, karena kita sudah memiliki garis diskresi masing-masing dan UU yang jelas yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai penggabungan dari 3 (tiga) Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," tutup Tjahjo.(BB/Rls)
POLITIK Lainnya :
Rabu, 28 November 2018
Giri Tebar Baliho Tak Bercorak PDIP, Koster Paling Berpeluang Kantongi Rekomendasi dari Bu Mega
Rabu, 28 November 2018
Rapat Paripurna Ke-6, DPRD Denpasar Apresiasi Capaian Kinerja LKPJ Walikota Denpasar TA. 2023
Rabu, 28 November 2018
Buleleng Jauh Tertinggal, Sugawa Korry Siap Maju Meletakkan 3 Komitmen Membangun Kampung Halaman
Rabu, 28 November 2018
Enam Ranperda Disetujui Jadi Perda, Bupati Tamba: Bukti Sinergitas Eksekutif dan Legislatif
Berita Terkini
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
