BPJS Kesehatan Merugi 'Banyak Hutang', Rai Wirajaya Sebut Ulah 'Oknum Pelayan BPJS Nakal

BPJS Kesehatan Merugi 'Banyak Hutang', Rai Wirajaya Sebut Ulah 'Oknum Pelayan BPJS Nakal

08 November 2018

Ist

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Pemerintah terpaksa akhirnya menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menanggulangi defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Besarnya dana dikucurkn tersebut lantaran digunakan BPJS Kesehatan untuk membayar tunggakan di rumah sakit dan layanan kesehatan mitra kerja.

BACA JUGA : Gagal Party di Bali, Mantan Bintang Porno Jepang 'Miyabi' Berurusan dengan Imigrasi

Terkait permasalahan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Agung Rai Wirajaya mengatakan banyak hal yang menjadi penyebab sehingga BPJS Kesehatan harus menanggung beban hutang. Salah satu penyebab sehingga BPJS Kesehatan harus menanggung beban hutang yang sangat besar itu datang dari layanan kesehatan itu sendiri.

"Saya banyak memperoleh infomasi bahwa ada permainan dari oknum penyedia layanan kesehatan nakal. Contoh, ketika masyarakat hanya memerlukan obat batuk dan pilek, oleh oknum tersebut resep ditambah dengan obat-obatan lain," ucap Rai Wiraja di Denpasar, Kamis (7/11/2018).

BACA JUGA : Polda Bali Berhasil Ungkap Kasus Dugaan Pungli Parkir, Kasus Penipuan Gojek Indonesia Menguap?

Secara spesifik, Rai Wirajaya enggan menyebut rumah sakit atau dokter mana saja yang ditengarai berperilaku nakal itu. Namun berdasarkan informasi dan aduan dari masyarakat, kasus tersebut banyak terjadi.

"Oknum ini bisa dokter bisa perawat yang mengusulkan agar obat-obatan ditambah. Banyak terjadi ketika pasien hendak pulang dari rumah sakit tapi obat-obatnya masih tersisa banyak. Padahal sakit yang diderita masyarakat tidak parah, nah ini juga harus menjadi perhatian," kata pria yang akan kembali maju ke DPR RI dari dapil Bali nomor urut 4 ini.

Lebih jauh Rai Wirajaya menyebut faktor lain yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya selaku pengguna layanan BPJS Kesehatan. Masyarakat dikatakan hanya membayar iuran pada saat pendaftaran saja dan selanjutnya sering terlambat.

"Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini kan demi masyarakat. Semua harus bekerjasama, baik masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pihak rumah sakit atau pemberi layanan kesehatan," jelas politisi ramah yang akrab disapa Gung Rai itu.

BACA JUGA : Tak Kembali, Seorang Pria Terjatuh di Dermaga Padang Bai

Selain ulah layanan kesehatan itu sendiri baik rumah sakit atau dokter yang ditengarai berperilaku nakal sehingga BPJS Kesehatan terpuruk dan keuangannya terseok-seok, diperparah Direksi BPJS Kesehatan yang perlu ditinjau ulang.

"Gaji Direksi BPJS perlu di evaluasi karena kinerja tidak jelas sehingga terjadi permasalahan hutang yang begitu besarnya," pungkasnya.(BB).