Telan Rp 168 miliar, Menko Kemaritiman Puji 'Proyek Underpass' Simpang Tugu Ngurah Rai

  22 September 2018 OPINI Badung

Baliberkarya

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Badung. Proyek Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai, Kuta, Sabtu (22/9) pukul diresmikan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Peresmian yang ditandai dengan menekan tombol itu dihadiri juga Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung Giri Prasta dan pejabat lainnya.
 
 
Tak berselang beberapa menit setelah peresmian jalur underpass sepanjang 912 meter dengan lebar 16 meter itu langsung dibuka dan dilalui kendaraan. Tampak setelah dibukanya jalan bawah tanah itu, arus kendaraan yang biasanya sesak, secara berangsur mulai lancar.
 
 
Menko Luhut pada peresmian itu memuji pengerjaan proyek dengan nilai kontrak seluruhnya Rp 168 miliar ini bisa  lebih cepat selesai 1,5 bulan dari rencana. "Proyek ini bukan saja lebih cepat selesai dari rencana juga pekerjaannya bagus. Kita harap jalan ini bisa memberi dampak positif bagi Bali," ujar Menko Luhut.
 
Di sisi lain Menko Luhut mengatakan penyelesaian jalan ini memiliki arti penting untuk memperlancar arus kendaraan. Apalagi saat sidang tahunan IMF-WB yang akan digelar pada 8-12 Oktober nanti akan ada sekitar 19 ribu delegasi yang hadir. 
 
 
"Kita jadi sedikit pusing memikirkan karena prediksi jumlah peserta yang meningkat dan permintaan kendaraan roda empat juga sangat besar. Ada permintaan 4 ribu kendaraan roda empat," jelasnya seraya menyebut jumlah yang besar dan tentu harus ditata dengan baik agar tak sampai terjadi kemacetan.
 
 
Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan proyek underpass ini merupakan buah tangan pemerintah pusat untuk IMF sekaligus menjawab kebutuhan transportasi dan daya dukung kepariwisataan. 
 
 
 
Bali sebagai wilayah yang menjadi destinasi dunia dengan sering digelarnya even-even berskala internasional dihadapkan pada persoalan infrastruktur darat, laut dan udara. Kedepan Koster berharap ada dukungan kuat dari pemerintah pusat agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi.(BB).