Angkat Guru Kontrak, Gaji dari APBD

Siswa Gagal Masuk Sekolah Negeri, Ketua DPRD dan Gubernur Sepakat Buka Sekolah Pagi dan Siang

  04 Juli 2018 OPINI Denpasar

ilustrasi nett

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini mendapat banyak keluhan para orang tua siswa di Bali. 
 
 
Pasalnya, masih banyak calon siswa termasuk calon siswa dari keluarga miskin tidak bisa diterima di sekolah negeri karena daya tampung ruang kelas yang tidak cukup. 
 
Terbatasnya daya tampung ruang kelas ini banyak terjadi di sekolah yang berada di daerah padat penduduk, karena adanya sistem zonasi dalam PPDB.
 
Adi Wiryatama mengaku pemerintah perlu turun tangan memberikan solusi untuk memastikan calon siswa tersebut bisa diterima di sekolah negeri. "Secara prinsip, dalam rangka wajib belajar 12 tahun semua anak didik harus dapat sekolah. Tidak boleh ada anak didik yang tidak dapat sekolah. Apa jadinya ada amanat Konstitusi untuk wajib belajar 12 tahun tapi anak-anak tidak bisa mendaftar di sekolah," tegas Adi Wiryatama di Denpasar, Rabu (4/7/2018).
 
Sebagai solusi untuk menyiasati keterbatasan daya tampung ruang kelas, Adi Wiryatama mendorong pemerintah dan pihak sekolah untuk membuka kelas pagi dan siang (double sift). Ia pun sudah berkoordinasi dengan gubernur Bali Made Mangku Pastika, agar membolehkan sekolah yang daya tampungnya tak cukup untuk membuka sekolah pagi dan siang.
 
 
Usulan Adi Wiryatama ini mendapat lampu hijau dari gubernur Pastika. Ia mengatakan, gubernur Pastika menyetujui untuk membuka sekolah pagi dan siang tersebut. "Tadi bertemu pak gubernur, kita bicarakan agar dibuka sekolah pagi dan sore, sebab masih banyak siswa baru yang tidak bisa mendaftar di sekolah negeri. Pak Gubernur segera membuat rapat dengan Dinas terkait untuk membahas ini," kata Adi Wiryatama. 
 
"Saya juga sudah tugaskan Komisi IV DPRD Bali untuk membahas masalah PPDB ini dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan instansi lainnya. Rapatnya dilaksanakan besok," tambahnya.
 
Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama
 
Mantan bupati Tabanan dua periode ini mengatakan, solusi lain atas masalah ini dengan menambah jumlah siswa dalam setiap kelas pada dasarnya bagus, namun terbentur dengan aturan yang hanya membatasi jumlah siswa maksimal 36 orang setiap kelas. 
 
Adapun solusi dengan membuka sekolah pagi dan siang, kata Adi Wiryatama, itu tak menyalahi aturan. "Kondisi yang terjadi sekarang seperti kaki dan tangan diikat dan leher dijerat, karena orang tua siswa sudah tak berdaya untuk bisa mendaftarkan anaknya. Makanya ini harus ada solusinya, pastikan anak-anak itu bisa sekolah, kita buka sekolah pagi dan siang," katanya.
 
Dengan membuka sekolah pagi dan siang, tentu membutuhkan tambahan tenaga pendidik. Karena itu politikus senior PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah untuk mengangkat guru kontrak. "Bisa angkat guru kontrak. Gajinya kita disiapkan dalam APBD," ujar Adi Wiryatama.
 
Lebih lanjut ia mengharapkan, benang kusut PPDB tahun ini tidak kembali terjadi pada tahun ajaran berikutnya. Karena itu, untuk solusi jangka panjang ia meminta pemerintah untuk menambah ruang kelas atau membangun sekolah baru khususnya di kawasan padat penduduk. 
 
 
"Segera dilakukan kajian komprehensif untuk segera membangun sekolah-sekolah baru di semua wilayah padat penduduk, agar masalah PPDB ini tidak lagi terjadi tiap tahun ajaran baru,” pungkas Adi Wiryatama.
 
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra membenarkan Gubernur Pastika sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan membahas masalah PPDB tersebut. 
 
Ia menegaskan, Gubernur Pastika memiliki komitmen yang sama dengan DPRD Bali untuk memastikan semua calon siswa bisa bersekolah. "Kemarin pak gubernur sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan," pungkas Mahendra.(BB).