7 Saksi Korban Investasi Bodong Beberkan Fakta Sudutkan Kelima Founder PT DOK
HUKUM & KRIMINALKamis, 18 April 2024
DPRD Bali Respon Positif Tambahan Wewenang DPD-RI Evaluasi Raperda
02 Juni 2018
OPINI
Denpasar
istimewa
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. DPRD Bali merespon positif adanya wewenang dan tugas baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memantau dan mengevaluasi Raperda dan Perda. Akan tetapi, implementasi wewenang baru itu perlu disertai peningkatan kinerja dan sinergitas lembaga legislatif itu.
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Bali Dr.I Nyoman Sugawa Korry, SE, MM, Ak.CA saat menjadi pembicara pada FGD Aktualisasi Wewenang Kelembagaan DPD di Kantor DPD Provinsi Bali Renon, Denpasar, Sabtu (2/6/2018).
Sugawa tampil bersama akademisi Unud Prof.Yohanes Usfunan, Karo Hukum dan HAM Pemprov Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, SH, MH dan senator DPD RI I Gede Pasek Suardika. Peningkatan kinerja DPD dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas memantau dan mengevaluasi Raperda dan Perda, menurut Sugawa, dapat pula dikuatkan dengan beberapa hal.
Dalam rangka mewujudkan sinergitas tugas-tugas DPD RI di Provinsi Bali, masing-masing senator/anggota DPD sebaiknya membagi tugas sesuai dengan Komisi-komisi yang ada di DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.
Terkait tugas-tugas evaluasi dan pemantauan Raperda dan Perda yang telah ada, Sugawa mengusulkan agar saat penyusunan Raperda, anggota yang membidangi telah proaktif sejak dilaksanakannya kajian akademis, diskusi-diskusi/seminar, memberi masukan pada saat proses pembahasan dan konsultasi sampai dengan ditetapkannya Raperda menjadi perda.
“Terhadap perda yang telah berlaku, kemudian dipandang perlu dievaluasi ataupun direvisi, anggota DPD yang membidangi sebaiknya juga ikut terlibat,” tegas Sekretaris DPD Partai Golkar Bali itu.
“Semua masukan, kajian, dan proses konsultasi output-nya disusun secara tertulis agar terdokumentasi dengan baik,” tandasnya.
Sebagai catatan, berlakunya UU No.2 Tahun 2018 mengubah beberapa hal mendasar tentang wewenang dan tugas DPD yang termuat dalam Undang-undang sebelumnya. Pada Pasal 249 Ayat (1) huruf (j) ditegaskan bahwa DPD mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.
Berkenaan dengan penambahan kewenangan bagi DPD, muncul kekuatiran konflik pengaturan dan penerapan kaidah (konflik kewenangan), karena adanya beberapa UU yang mengatur soal kewenangan pengawasan raperda dan perda, yaitu UU Pemda, UU Mahkamah Agung dan UU MD3.
Dalam rangka menghindari konflik dimaksud, Sugawa Korry menyarankab perlu dipertegasnya perbaikan kinerja DPD yang menyangkut beberapa hal, yaitu: lingkup pengawasan, luaran (output) hasil pengawasan, dan bentuk hukum atas luaran pengawasan yang akan dilakukan DPD.(BB)
OPINI Lainnya :
Sabtu, 02 Juni 2018
Jalan Berliku Jamkrida Bali Mandara Kini Ditetapkan Perusahaan Daerah Terbaik Secara Nasional
Sabtu, 02 Juni 2018
Ahli Hukum: Kenaikan Pajak Hiburan 40% Tak Perlu Disikapi Berlebihan
Sabtu, 02 Juni 2018
Paul Rindu Berat 1,5 Tahun Tak Bisa Bertemu Kedua Anaknya, Mantan Istrinya Diduga Eksploitasi Anaknya
Sabtu, 02 Juni 2018
Miris! Nyoman Liang Beli Tanah Badak Agung Namun Dikontrakkan Pihak Lain
Berita Terkini
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
