Giri Tebar Baliho Tak Bercorak PDIP, Koster Paling Berpeluang Kantongi Rekomendasi dari Bu Mega
POLITIKKamis, 18 April 2024
Mendagri Benarkan Langkah Gubernur Cabut Perwali Zonasi Kota Denpasar
02 Juni 2016
PERISTIWA
Denpasar
Baliberkarya/ist
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Dr.Sumarsono, MDM membenarkan langkah Gubernur Bali mencabut Peraturan Wali Kota (Perwali) Denpasar tentang zonasi beberapa waktu lalu.
“Pencabutan Perwali tersebut oleh Gubernur sudah benar dan tepat sesuai dengan perundang- undangan yang ada mengingat permasalahan zonasi tidak diatur dalam Perwali melainkan dalam sebuah Perda,” ujar Sumarsono pada Pembukaan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) IV APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) XII Tahun 2016 di Agung Room Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Kamis (2/6/2016).
Terkait tindak lanjut atas pencabutan Perwali tersebut, Sumarsono mensolusikan dengan meminta kepada Kota Denpasar untk membahas kembali zonasi tersebut ditingkat legislatif yang nanti kemuadian akan dilporkan kepada Gubernur.
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika banyak “curhat” pada pembukaan pertemuan yang diikuti diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari 13 Kota anggota APEKSI itu. Menurutnya, kunci keberhasilan pembangunann dari suatu daerah akan sangat bergantung pada kemampuan pimpinan daerah dalam melakukan inovasi dalam program program kerjanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarkat di daerahnya.
“Namun dalam kenyataannya penerapan sebuah inovasi baru tidaklah selalu mudah, karena sering kali suatu inovasi tidak bisa dijalankan terbentur dengan aturan yang berlaku,” ujar Pastika. “Kita mau inovasi dilakukan dengan cepat namun birokrasi terkadang terlalu panjang dan tidak bisa dilompati dan peraturan tidak mengijinkan inovasi tersebut untuk berjalan,“ imbuhnya.
Pastika juga menyampaikan untuk menjalankan sebuah inovasi dituntut adanya keberanian dari pemimpin. Melakukan inovasi tidaklah mudah, walaupun punya pikiran tapi tidak berani melakukannya maka inovasi juga tidak akan bisa berjalan. Karena sebuah inovasi yang identik dengan perubahan harus dimulai oleh orang yang berani, dikawal oleh orang pintar dan diselesaikann oleh orang yang tulus iklas.
Dalam kesempatan tersebut, Pastika menyampaikan bahwasannya keberhasilan program pembangunan daerah Bali sangat tergantung pada dukungan sinergis dari pemerintah kabupaten/ kota , dan hingga saat ini kerjasama dan koordinasi program pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi Bali berjalan dengan baik dan harus terus dimantapkan mengingat tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks.
Ia menekankan sekat-sekat otonomi daerah harus dihapuskan dan sebaliknya otonomi daerah harus dijadikan dasar untuk mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarkat.
“Terkadang kita rajin membuat tembok sebagai pembatas, namun kita lupa untuk membuat jembatan sehingga kita terkukung dalam tembok tersebut, “ pungkasnya.
Untuk itu Pastika berharap sinergitas antara kabupaten /kota akan terus meningkat serta berharap kondisi pembanguanan daerah Bali dapat menjadi referensi untuk dibahas dalam pertemuan APEKSI kali ini dan hasil serta rumusan pertemuan akan memberikan sumbangan penting bagi keberlanjutan daerah Bali melalui peran Pemerintah Kota Denpasar.
Hal tersebut juga dikuatkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili Dirjen Otda Sumarsono di mana menurutnya perubahan pola manajemen pemerintahan sudah sangat diperlukan sehingga tidak membelenggu kreativitas dari pimpinan daerah .
“Jangan kawatir dalam melakukan inovasi, inovasi daerah bukan objek hukum pidana," tegasnya.
Sumarsono menyampaikan Ditjen Otda saat ini sedang menggodok proses pembatalan lebih dari 3.000 perda serta lebih dari 42 000 peraturan tingkat menteri.
“Indonesia sulit maju karena terjerat dengan peraturan yang dibuat sendiri, “ tegasnya.
Di hadapan para peserta APEKSI Wilayah 4, Sumarsono juga mengingatkan para walikota agar selalu melakukan koordinasi ke Gubernur daerah masing masing serta mengkonsultasikan permasalahan yang dihadapi di tingkat kota dengan pihak provinsi mengingat Gubernur adalah perpanjangan pemerintah pusat di daerah.
Muskomwil IV APEKSI ke12 Tahun 2016 yang mengangkat tema “ Semangat Otonomi Daerah Untuk Mempercepat Pembangunan Daerah “ diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari 13 Kota anggota APEKSI yang meliputi Kota Kediri, Kota Batu, Surabaya, Madiun, Blitar, Mojokerto, Probolinggo, Malang, Pasuruan, Mataram, Kupang, Bima, dan tuan rumah Kota Denpasar.
Pelaksanaan APEKSI bertujuan selain sebagai wadah organisasi, APEKSI juga diharapkan akan melahirkan rekomendasi serta menyusun rencana kerja wilayah dan juga menetapkan tuan rumah APEKSI ke 13 mendatang.
Pertemuan ini menghadirkan Deputi Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo W Utomo serta Ditjen Otda DR Sumarsono sebagai narasumber. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 1-3 Juni 2016 ini juga diisi dengan pamerean produk unggulan, parade budaya daerah serta penanman pohon langka dari masing masing daerah anggota APEKSI Wilayah IV. (bb)
PERISTIWA Lainnya :
Kamis, 02 Juni 2016
Akibat Hujan Deras, 2 Kejadian Menimpa Kabupaten Jembrana
Kamis, 02 Juni 2016
PT ITDC Nusantara Utilitas Pimpin Konstruksi Jaringan Distribusi Pipa Gas Alam di Kawasan The Nusa Dua
Kamis, 02 Juni 2016
Jam Kerja Baru, Bupati Tamba Sambangi OPD, Pastikan Pelayanan Berjalan Dengan Baik
Kamis, 02 Juni 2016
Pengumuman Berakhirnya Stimulus Covid-19 Terkait Penilaian Kualitas Aset Pembiayaan Sektor PVML
Berita Terkini
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
