• Home
• EKONOMI

Mangku Pastika : Pembangunan Bali harus Terintegrasi dengan Pusat

  12 April 2016 EKONOMI Denpasar

Baliberkarya.com- Komitmen Pemprov Bali mengintegrasikan dan menyelaraskan arah pembangunan di daerah ini -- mencakup pemerintah kabupaten/kota dengan program pusat kembali diutarakan oleh Gubernur Made Mangku Pastika dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Bali Tahun 2016 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa (12/4/2016).

Dalam acara yang juga dihadiri Menteri Dalam Negri Tjahjo Kumolo, Pastika menegaskan penyamaan persepsi dan langkah oleh semua unsur pemangku kepentingan bisa dicapai dalam musyawarah kali ini. Karena ditambahkannya tidak bisa dipungkiri, selama ini banyak keberhasilan pembangunan yang bersifat sektoral atau lokal kedaerahan belum terintegrasi dengan program nasional maupun  provinsi.

Di sela-sela Musrenbang Gubernur Pastika menjeaskan sejumlah unggulan Program Bali Mandara kepada Mendagri Tjahjo Kumolo.

Maka, Pastika berharap aspek perencanaan yang memegang peranan penting dalam kesuksesan pembangunan bisa dirumuskan dengan baik dalam rapat tersebut. “Saya harapkan, Musrenbang kali ini bisa merumuskan program pembangunan secara terintegrasi berdasarkan skala prioritas, dengan sasaran dan outcome yang jelas dan terukur, serta implementasinya betul-betul dapat menyentuh dan memenuhi kebutuhan rakyat Bali,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Pastika juga memaparkan bahwa program Pemprov Bali dalam visi Bali Mandara, sudah terkait dengan program pemerintah pusat Nawacita.

Menurutnya, ada 10 program prioritas Pemprov Bali yang sejalan dengan Nawacita, anatar lain mencakup bidang reformasi birokrasi, penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keamanan dan infrastruktur.

Dicontohkan pula oleh Pastika, salah satu program Nawacita yang berkomitmen melakukan pembangunan dari desa sudah direalisasikan melalui program Gerbangsadu Mandara,  yang merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan untuk menggenjot perekonomian masyarakat desa tersebut sudah menyasar 217 desa yang memiliki persentase angka kemiskinan di atas 20%.  

Menurutnya  program ini sudah bisa menaikkan kualitas hidup penduduk desa, di samping program pro rakyat lainnya seperti JKBM, Simantri, Bedah rumah, yang memang sudah  berjalan. Dia juga berkomitmen untuk tetap mengacu pada program Nawacita untuk program-program baru yang akan dirumuskan di Musrenbang kali ini. Ia berharap, mendagri Tjahjo Kumolo dalam kesempatan ini bisa memberikan arahan kepada para peserta Musrenbang untuk memperoleh kesepakatan untuk pembangunan Bali.

Sejalan dengan Pastika Mendagri Tjahjo Kumolo juga menegaskan pentingnya keselarasan pembangunan baik dari tingkat desa hingga tingkat pusat. Dia menekankan, jangan ada lagi tumpang tindih program, karena itu hanyalah tindakan pemborosan. Tjahjo Kumolo menyampaikan pernyataan Presiden RI bahwa terdapat 42.633 peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan sekitar 3.000 peraturan daerah yang bermasalah. Menyikapi hal itu, pihaknya di Kemendagri sudah mencabut dan mengubah sekitar 800 regulasi dari 2.933 regulasi tersebut mencakup Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri. Pencabutan menurutnya selain menghambat birokrasi, investasi dan tumpang tindih, juga karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kepala Bappeda Prov Bali, Putu Astawa melaporkan bahwa Bappeda sebagai instansi di bidang perencanaan senantiasa berupaya agar rencana yang disusun bisa sebagai alat penuntun arah, meminimalisasi ketidakpastian dan sebagai alat koordinasi. Demikian juga sebagai alat untuk mendorong penyusunan rencana yang berkualitas di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Ditambahkannya, dasar hukum pelaksanaan Musrenbang adalah UU 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, PP No 8 Tahun 2008, tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan, permendagri 54 tahun 2010 tentang pelaksananaan PP no 8 tahun 2008, dan Perda Provinsi Bali no 1 Tahun 2014, tentang penyusunan RPJMD 2013-2018.

Dalam kesempatan itu, diserahkan juga pengahargaan Anugerah Pangripta Nusantara tingkat Provinsi Bali tahun 2016 yang diraih oleh Kota Denpasar sebagai juara 1, Kabupaten Karangasem juara 2, dan juara ketiga diraih oleh kabupaten Gianyar. Untuk tropi dan piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Bali didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Prov Bali Nyoman Sugawa Korry.

Musrenbang kali ini diisi oleh paparan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Ekonomi, Leo Tampubolon dan Menteri Kesehatan RI yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes, Dr. Selamet, MHP.

Acara ini dihadiri juga oleh Sekda Prov Bali, Cok Pemayun, Perwakilan DPRD Prov Bali, para bupati dan walikota se-Bali, perwakilan dari DPR-RI dan DPD-RI asal Bali, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Tokoh Agama dan Masyarakat serta seluruh kepala SKPD pada pemerintah Provinsi Bali.(bb)