Tolak Tenaga Kontrak Dihapus, Golkar Bali Perjuangkan Honor Tenaga Kontrak Dianggaran dalam Induk 2023

  07 Agustus 2022 POLITIK Denpasar

Foto: Ketua DPD Partai Golkar Bali yang juga Wakil Ketua DPRD Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry.

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Partai Golkar Bali mengusulkan dan memperjuangkan anggaran induk 2023 tetap dipasang anggaran untuk tenaga kontrak. Partai Golkar Bali juga menolak dihapuskannya tenaga kontrak di Bali, dan tetap mengusulkan agar honor tenaga kontrak dipasang dianggaran induk 2023.

"Bukan saja tetap dianggarkan, tetapi juga kami menolak dan berjuang agar tenaga kontrak tidak dihentikan kontraknya, sebelum solusi konkrit terhadap bisa di lahirkan kepada mereka," kata Ketua DPD Partai Golkar Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry, dalam keterangannya Minggu 7 Agustus 2022.

Sugawa Korry yang dikenal Wakil Ketua DPRD Bali ini berharap, pemerintah konsisten dalam upaya penanganan dampak covid 19, dimana pemerintah selalu menyarankan kepada pihak swasta untuk tidak melaksanakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). "Hal itu dilakukan agar tidak terjadi pengangguran dimasyarakat," harapnya. 

Untuk itu, Sugawa Korry menegaskan sebelum solusi terhadap para tenaga kontrak Pemda disiapkan, Golkar Bali menolak upaya pemerintah untuk memutus hubungan kerja mereka. Hal ini sangat penting disampaikan dalam rangka menunjang kinerja pemerintah daerah maupun upaya meminimalisir dampak sosial yang ditimbulkan.

"Demikian pandangan ini, kami sampaikan di sela-sela rapat APBD dan Banggar DPRD Provinsi Bali, membahas KUA/PPAS 2023 yang dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2023 di ruangan rapat gabungan DPRD Bali," pungkas Sugawa Korry.(BB).