Tangkal Kriminalisasi, PERADI SAI Akan Berikan Pendampingan Hukum Terhadap LPD

Tangkal Kriminalisasi, PERADI SAI Akan Berikan Pendampingan Hukum Terhadap LPD

09 September 2022

Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MOU antara PERADI SAI dengan BKS LPD Se-Bali

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Kuta. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MOU antara PERADI SAI dengan BKS LPD Se-Bali menandai dimulainya penguatan peran kelembagaan LPD sekaligus menjadi babak pemahaman baru perihal adanya 'keikutsertaan' penyertaan modal pemerintah semestinya menjadi suatu kesepakatan hibah sehingga dikemudian hari tidak ada lagi jeratan hukum menghantui para pengurus LPD

Peradi SAI selama ini sangat prihatin dengan sejumlah kriminalisasi terhadap sejumlah pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di wilayah Bali. Peradi SAI juga akan membeberkan mengenai berbagai hal soal posisi LPD dari perspektif hukum.

"Para pengurus LPD di Bali merasa dikriminalisasi perkara penyalahgunaan keuangan yang dibawa ke arah tindak pidana korupsi," kata Giovanni Melianus TL, S.H., M.H., CLA., Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Pengurus DPC Peradi SAI Denpasar Periode 2022-2026 yang berlangsung di Hotel Aryaduta Kuta, Jumat malam (9/9/2022).

"Padahal itu bukan kerugian keuangan negara. Kalaupun ada penyelewengan perbuatan melawan hukum dan semestinya masuknya ke penggelapan tindak pidana umum, bukan korupsi," sentilnya.

Dalam Pelaksana Pelantikan Pengurus DPC Peradi SAI Denpasar, Peradi SAI juga melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) se-Provinsi yang dirangkai dengan pelantikan pengurus dan pengangkatan advokat Peradi SAI. Setelah sebelumnya pada Jumat pagi dilakukan pengambilan sumpah di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali.

Setelah Kesepakatan ini akan dirancang seminar yang membahas seputar penguatan peran kelembagaan LPD dimasa datang yang hasil notulensinya menjadi sebuah rekomendasi kepada pemerintah dan DPR.

"Peradi SAI nantinya akan memberikan bimbingan pendampingan hukum kepada LPD bermasalah maupun belum bermaslah. Harapannya ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pengurus LPD," tegas Giovanni yang juga menjabat Wakil Ketua Peradi Sai Denpasar itu.(BB).