Walikota Jaya Negara Ngayah Topeng Wali di Banjar Pelagan
SOSIAL & BUDAYASelasa, 23 April 2024
PKN Nilai Wajar Jokowi Komunikasi dengan Parpol di Istana, Berharap Pilpres Tiga Pasang Hindari Polarisasi
07 Mei 2023
POLITIK
Denpasar
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika (GPS). Baliberkarya.com-Denpasar. Kritikan Partai Demokrat maupun Jusuf Kalla soal pertemuan Presiden Jokowi dengan parpol-parpol koalisi minus Nasdem ditanggapi sebagai hal yang wajar oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika (GPS). "Hal yang wajar itu, nggak usah sensi apalagi galau. Presiden bisa bicara soal ekonomi sosial budaya agama sampai politik di Istana. Kenapa ada parpol yang sewot atau mantan wapres yang dongkol?," kata GPS, panggilan akrab mantan ketua Komisi III DPR RI ini kepada media Baliberkarya.com, Minggu (7/5/2023) menanggapi pihak-pihak yang mempermasalahkan pertemuan tersebut. Dijelaskannya, setahunya presiden lainnya juga melakukan hal yang sama dan tidak ada masalah. "Janganlah mencari cari isu yang sebenarnya tidak ada masalah lalu dipermasalahkan. Wajar saja Presiden membahas politik ya dengan partai politik. Masak dengan majelis keagamaan?," sentilnya. Walau PKN tidak ikut serta, bukan berarti harus menolak hal-hal seperti itu. "Dulu saja urusan KLB Partai Demokrat di Bali saya diundang di Istana juga bicara oleh Presiden SBY saat itu. Wajar saja urusan politik di istana," ungkapnya. Ketika ditanya soal keaktifan Jokowi menyiapkan penggantinya itu hal yang wajar. Semua Presiden yang akan berakhir melakukannya. Sebab menurut GPS, kelangsungan pembangunan bagian penting yang dipikirkan oleh pemimpin yang akan berakhir. "Itu untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus arahan yang setuju dengan pembangunannya untuk tahu ada dimana Presidennya saat ini," ulasnya. Nanti jika Pilpres sudah berakhir dan siapapun pemenangnya, maka saat itulah Jokowi yang sudah jadi mantan dalam posisi mandeg pandito ratu. "Kalau sekarang ya harus ikut main menentukan arah kelanjutan pembangunan," sebut GPS yang juga mantan anggota DPD RI tersebut. Sementara terkait dengan Pilpres, PKN berharap agar bisa tetap tiga pasang agar polarisasi dan pembelahan sosial akibat politik tidak terlalu keras. "PKN berharap ada tiga pasangan calon. Malah kalau bisa empat pasang. Agar Demokrasi lebih sehat dan lebih tajam beradu ide gagasan daripada kontestasi pengkultusan antar figur," harapnya. Parpol dengan nomor urut sembilan ini menurut GPS akan menentukan pilihannya setelah dalam bentuk pasangan calon. "Sebagai partai pendukung dan bukan pengusung, kami menunggu agar sudah berpasangan dulu. Saat ini cukup komunikasi-komunikasi politik dulu," pungkasnya.(BB).
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
POLITIK Lainnya :
Minggu, 07 Mei 2023
Tok! Tok! Tok! DPRD Bali Setujui Dua Raperda dan LKPJ Gubernur
Minggu, 07 Mei 2023
Buleleng dan Kemiskinan Serta Solusinya dari Dr Nyoman Sugawa Korry
Minggu, 07 Mei 2023
Giri Tebar Baliho Tak Bercorak PDIP, Koster Paling Berpeluang Kantongi Rekomendasi dari Bu Mega
Minggu, 07 Mei 2023
Rapat Paripurna Ke-6, DPRD Denpasar Apresiasi Capaian Kinerja LKPJ Walikota Denpasar TA. 2023
Berita Terkini
-
-
Tamba-Ipat Kompak Hadiri HUT ke 2 Paguyuban Kelian Dinas/Kaling Kecamatan Mendoyo
TOKOHSelasa, 23 April 2024
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINAL
Senin, 22 April 2024
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINALSenin, 22 April 2024
