Usai Lihat Lokasi Lahan, Warga Korban Banjir Tolak Relokasi

  19 Januari 2023 SOSIAL & BUDAYA Jembrana

Ket poto : Warga korban bencana Sungai Bilukpoh meninjau lokasi lahan untuk relokasi

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com - Jembrana. Setelah dilakukan pertemuan dengan warga terdampat banjir bandang sungai Bilukpoh pada hari Rabu 18 Januari 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan BPKAD Jembrana mengajak warga terdampat mengunjungi lahan Pemprov Bali yang akan dijadikan direlokasi di Banjar Pangkung Kwa, Desa Penyaringan

Dari hasil peninjauan lokasi dengan warga terdampak, sebagian besar warga  menolak untuk direlokasi dan diusulkan warga terdampat memperoleh dana stimulan. Pada pertemuan tersebut sebelum, warga terdampat banjir meminta untuk melihat lokasi lahan terlebih dahulu, setelah itu mereka baru akan memutuskan setuju atau tidak direlokasi.

Diketahui, warga menolak setelah melihat lahan yang akan dijadikan lokasi yang merupakan milik pemprov lantaran jarak yang jauh dari jalan raya, lokasi lahan cukup terjal sehingga tidak memungkinkan untuk membangun selain itu warga juga agak keberatan  tidak diminati oleh warga jika harus mengurus administrasi terkait perpindahan penduduk. Terutama untuk warga yang berasal dari Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring.

Selanjutnya, seluruh warga yang diusulkan memperoleh bantuan relokasi rumah diajak meninjau lokasi lahan Pemprov Bali di Banjar Pangkung Kwa, Desa Penyaringan. Setibanya di lokasi, sebagian besar warga sudah bertanya-tanya mengingat lokasinya yang tidak memungkinkan.

Selain jarak yang jauh, lokasi lahan juga cukup terjal sehingga tak memungkinkan. Kemudian, warga juga merasa agak keberatan jika harus mengurus administrasi terkait perpindahan penduduk. Terutama untuk warga yang berasal dari Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring.

Salah satu warga terdampak saat tatap muka dengan pemerintah mengatakan, pihaknya akan mempertimbngkan lagi lokasi lahan tersebut karena lokasi tidak memungkinkan. "Lahan cukup jauh, akses menuju lokasi relokasi tersebut cukup terjal. Kemudian lahannya juga cukup tinggi dan terjal. Meskipun nantinya ditata dengan alat berat, kami tetap tidak ingin direlokasi. Kami mohon agar bisa menerima bantuan stimulan," terangnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Jembrana, I Putu Agus Artana Putra menjelaskan, setelah melakukan sosialisasi ulang dan diajak meninjau lokasi, seluruh warga sepakat untuk tidak direlokasi karena berbagai alasan. Pertama, lokasi lahan yang terjal dan curam dirasa tidak cocok oleh warga. Kemudian jarak dan akses menuju lokasi juga cukup jauh. Terakhir, terkait penghidupan.

"Warga yang terbiasa bekerja dari Bilukpoh Kangin akan merasa kesulitan jika tinggal di sana. Karena banyak pertimbangan, semua sudah sepakat untuk dialihkan menjadi penerima bantuan stimulan. Tinggal kita proses aja selanjutnya," ucapnya.

Setelah disepakati, lanjut Agus, warga akan melanjutkan proses pengurusan administrasi sebagai penerima bantuan stimulan. Kemudian, tim dari provinsi bakal datang untuk mengecek tingkat kerusakaan dan segala hal lainnya. Dan untuk berapa nilai yang akan diterim warga setiap KK akan dihitung berdasarkaan ketentuan. "Nanti penghitungannya dari provinsi. Mereka kan langsung cek juga kesini," ungkapnya.

Terkait zona merah bencana di pinggir Sungai Bilukpoh, dirinya menerangkan, masih belum berlaku zona merah, karena belum ada peraturan yang mengatur misalnya Perda. Selain itu, masih ada alternatif lain seperti perbaikan jembatan atau normalisasi sungai. "Zona merah kemarin itu kan diukur berdasarkan wilayah itu yang dilewati air bah. Tapi penyebab dari kejadian itu belum diukur kemarin," ujarnya.

Terkait stimulan, sebanyak 32 KK yang awalnya mendapat relokasi dialihkan menjadi penerima stimulan, sehingga total penerima stimulan sebanyak 73 KK dimana sebelumnya sudah ada sebanyak 41 KK yang dikatagori kerusakan sedang dan berat akibat bencana "Intinya tidak penolakan. Tapi kemarin ada usulan oleh pemerintah untuk relokasi, ternyata setelah dicek lahannya, warga tidak cocok," pungkasnya. (BB)